Friday, April 16

Pengamat: Omnibus Law, Urusan Siapa Dapat Apa

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis, mengaku tak heran upaya DPR dan pemerintah ngotot melanjutkan proses pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja ditengah pandemi Covid-19. Ia menyebut hal itu merupakan ciri politik liberal kapitalistik, urusan siapa dapat apa.

Agar urusan ‘siapa dapat apa’ berjalan mulus, maka harus diberi payung hukum, yakni Undang-Undang (UU). Menurut dia, politik bekerja melahirkan hukum-hukum baru untuk kepentingan praktis.

“Postur kerja politik yang menghasilkan UU. Apapun sifat dan subtansinya, kelak dikenal dengan politik hukum. Ilmu ini bukan hukum. Ilmu ini bekerja dengan lensa diskriptif. Dengan lensa ini, hukum tidak akan terlihat sebagai cara terbaik. Namun tercanggih menyembunyikan pernak-pernik kepentingan partisan,” kata Margarito dalam keterangan di Jakarta, Jumat (17/4).

Dia mengatakan, dari lensa itu keluar berbagai macam gambar. Kritikan terhadap Omnibus Law hanya terlihat sebagai salah satu gambar. DPR maupun pemerintah melihat banyak gambar dari pernak-pernik kepentingan partisan jauh lebih indah dari gambar dari kritikan.

Margarito melihat konsistensi Presiden Joko Widodo terlihat dalam urusan Omnibus Law, berbeda dengan penanganan Covid-19. Dia menyebut, RUU itu tengah dibahas. Bisa jadi pembahasannya akan produktif, bisa cepat selesai dalam waktu dekat dan menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, regulasi itu akan menjadi hukum positif yang berlaku bagi semua warga untuk patuh dan tunduk kepadanya.

“RUU Cipta Kerja sejak awal tidak dikreasikan sebagai bagian dari skenario penanganan corona. Skenarionya adalah ‘menggairahkan iklim investasi’. Ini skenario untuk keadaan normal, investasi adalah pekerjaan para investor dan korporasi,” ucap dia.

Margarito mengatakan, DPR dan pemerintah tidak akan berhenti membahas RUU itu meski corona menggempur Indonesia. Corona justru menjadi amunisi baru untuk mempercepat pengesahan RUU tersebut.

“Hipotesisnya begini, ekonomi ambruk, dan harus diperbaiki. Dalam rangka memperbaikinya, diperlukan berbagai kebijakan. Kelak RUU yang cilaka ini bakal tersaji sebagai salah satu insentif terhebat. Terkesan sepertinya diperlukan mengobati dampak corona buruk itu,” ucap dia.(EP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *