Tuesday, April 20

Pengamat Hukum Sarankan UU Cipta Kerja Digugat ke PTUN, Pesimistis ke MK,

Jakarta – Pengamat Hukum Tata Negara Feri Amsari pesimistis terkait pengajuan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebaliknya, dia mengusulkan agar masyarakat menggugat UU tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut dia, dalam UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, seluruh keputusan penyelenggara negara atau pejabat tata usaha negara yang tidak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dapat digugat ke PTUN.

Dia pun menyebut sejumlah kealpaan yang terjadi di dalam UU Cipta Kerja yang menunjukkan buruknya pembentukan undang-undang oleh pemerintah dan DPR. Seharusnya ada kesadaran dari pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut melalui mekanisme ‘legislative review’ dan mencabut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Banyak sekali hal di dalam undang-undang ini dipermasalahkan, berkaitan dengan materi muatan maupun prosedur pembentukan UU,” kata Feri, kepada Anadolu Agency, melalui sambungan telepon, Selasa (3/11).

Jika digugat ke MK, dia pesimistis karena akan ditolak lantaran pemerintah dan DPR telah memberikan ‘gratifikasi’ berupa perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pendandatangan naskah itu dilakukan pada 2 November 2020. “Pengundangan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245. UU Cipta Kerja ini adalah UU untuk seluruh rakyat Indonesia serta untuk masa depan Indonesia Maju,” ujar Fajdroel. (Aza/AA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *