Pengamat: Budi Karya Pernah Positif Covid-19, Kok Malah Longgarkan Transportasi?

0
(0)

Jakarta – Pemerintah diminta membatalkan pelonggaran operasional moda transportasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Alasannya, Indonesia saat ini belum lagi pulih dari lonjakan infeksi virus asal Cina itu.

Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, sampai saat ini pelanggaran terhadap larangan mudik masih sering terjadi. Pelanggaran itu tentu bakal semakin marak jika operasional transportasi dilonggarkan.

“Anehnya, (Menteri Perhubungan) Budi Karya, yang pernah positif terpapar Covid-19, justru mengubah Permenhub 25/2020 dengan memberi izin operasional seluruh moda transportasi, termasuk keluar masuk di wilayah PSBB wilayah zona merah penyebaran Covid-19,” kata Fahmy di Jakarta, Ahad (10/5).

Fahmy mengatakan, hanya selang sehari setelah izin dikeluarkan, Bandara Internasional Soekarno Hatta mulai membeludak dengan penumpang dari Luar Negeri. Bahkan terdapat penumpang dinyarakn positif. Penumpang positif itu merupakan anak buah kapal (ABK) kapal pesiar Italia, Anas, yang menaiki pesawat sewa maskapai asal Italia, Neos, dengan nomor penerbangan NO 370.

Menurut Fahmy, seharusnya pemerintah menerapkan protokol kesehatan seperti pada saat memulangkan WNI dari Wuhan, Tiongkok. Tapi saat ini berbeda, pemerintah justru memberi izin operasional seluruh moda transportasi dan membiarkan warga negara Indonesia dari luar negeri pulang sendiri dengan penerbangan komersial.

“Kalau seluruh moda transportasi masih diizinkan beroperasi, jangan harap pandemi Covid-19 akan berakhir Juni 2020, seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo,” ucap Fahmy. (AIJ)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

KPPU Selidiki Persaingan Tidak Sehat Kartu Prakerja

Sun May 10 , 2020
0 (0) Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga terjadi persaingan tidak sehat dalam program kartu prakerja. KPPU saat ini sedang mendalami kasus tersebut. “Dugaan itu sudah kami tindaklanjuti dengan menugaskan direktorat advokasi untuk meminta keterangan dari project management office (PMO) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kami sedang rapatkan lagi […]