by

Pencegahan Mafia Tanah Dinilai Masih Lemah

Jakarta: Lemahnya sistem pertanahan di Indonesia menjadi salah satu pemicu para mafia tanah melancarkan aksinya.

Meski sudah dibentuk Satgas dalam tubuh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pengamat Pertanahan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Aartje Tehupiory menilai keberadaan satgas masih lemah.

“Kenapa itu lemah? Persoalannya adalah unsur dari Satgas mafia tanah seharusnya orang-orang yang ada disitu perwakilan dari masyarakat, akademisi,” kata Aartje dalam wawancara eksklusif bersama Pro 3 RRI, Jumat (19/11/2021) malam.

Artinya ini menjadi persoalan serius untuk mencegah proses pembuatan sertifikat tanah oleh para mafia tanah.

“Maka sistem yang harus dibangun, roadmapnya yaitu sertifikat dalam bentuk digital, sertifikat elektronik,” usulnya.

Dia mengatakan, sertifikat tanah berbasis digital ini dapat menjadi peluang, baik dalam hal pendaftaran tanah, mencakup tatar ruangnya, penerbitan sertifikatnya, serta mengatur pajaknya. “Itu harus satu sistem,” tandasnya.

“Disinilah yang harus dipergunakan masing-masing lembaga sehingga apa yang disebut politic will itu akan terlihat,” sambungnya.

Ia menekankan pengadaan Satgas dan sistem yang terintegrasi saja tidak cukup. Menurutnya, semua itu kembali pada keseriusan semua pihak menjalankan kasus mafia tanah yang sudah banyak merugikan masyarakat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agraria Tata Ruang/Wakil Badan Pertanahan Nasional Surya Tjandra mengungkapkan ada 69 kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2021.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *