Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024. Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Minggu (5/2/2023).
Untuk itu, Heru meminta jajarannya untuk menjalankan program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang terbagi dalam beberapa tahapan. Pertama, terjun langsung ke setiap wilayah untuk validasi dan pemutakhiran data.
“Saya minta mereka turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait nama dan alamat yang akurat,” ujarnya. Sehingga, pihak Pemprov dapat menemukan akar permasalahanya dan segera lakukan intervensi yang tepat sasaran.
Tahapan intervensi kedua dilakukan melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu dalam bentuk layanan sosial. Dalam hal ini tercakup Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Masih ada lagi Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah (BPMS) untuk siswa sekolah swasta. Terakhir Kartu Anak Jakarta (KJA) yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Tahapan intervensi ketiga adalah program produktivitas dan pendapatan seperti pelatihan kerja hingga kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula. Sedangkan yang keempat melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan.
Yang terakhir ini antara lain penataan kualitas pemukiman dan program Keluarga Berencana bagi pasangan usia subur. Ada pula pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.
Heru mengakui tidak mudah mencapai target nol persen tersebut. “Kami menghadapi hambatan berupa mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk,” katanya.