Saturday, February 27

Pemilu 2024 Mesti Diuji MK Untik Kepastian Hukum

5
(1)

ilustrasi

Jakarta: Kepastian hukum keserentakan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 2024 perlu melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalaupun tetap di 2024, terkait dengan kepastian hukum, perlu ditempuh upaya judicial review ke MK,” ujar Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Minggu (14/2/2021) dilansir Republika.

Ferry mengatakan, revisi UU Pemilu menjadi momentum pembenahan aturan-aturan pemilu secara komprehensif.

Selain itu, katanya, persoalan penyelenggaraan pemilu perlu dipertegas dalam perundangan-undangan, mulai dari pengaturan kelembagaan serta penataan siklus pemilu dengan penataan model keserentakan.

Ferry pesimistis, pemerintah akan menyetujui perbaikan regulasi dalam UU melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Kalaupun diusulkan perppu, tampaknya pemerintah (presiden) kemungkinan tidak menyetujui,” kata Ferry.

Terpisah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan, DPR harus memberikan kejelasan soal nasib UU Pemilu guna mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2024.

“Pertanyaan yang paling krusial itu, menurut saya, 2024 itu kita mau pakai undang-undang yang mana?” ujar Aditya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *