Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sudah normal. Menurutnya, hal itu karena Indonesia telah memasuki masa transisi pandemi Covid-19.
“Di tahun 2023, APBN kita adalah mencapai Rp3.061 triliun agak sedikit turun, ini karena seluruh belanjanya di-normalized. Tapi sebetulnya turunnya ngga jauh-jauh amat,” kata Menkeu dalam diskusi Rakornas Transisi Pengendalian Pandemi Covid-19, Kamis (26/1/2023).
Meski demikian, Menkeu memastikan, besaran anggaran belanja akan tetap sama seperti tahun lalu. “Tadi belanja kita yang naik hampir Rp1000 triliun tetap disitu, jadi artinya kalau kita sudah tidak mengeluarkan untuk vaksin, untuk merawat pasien, uangnya kemana?” jelasnya.
Sementara itu, alokasi belanja nantinya akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dan melindungi rakyat. Dukungan anggaran juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan fleksibilitas dalam pelaksanaan anggaran tetap dilakukan.
“Tahun 2023 ini ya sebetulnya kalau subsidi bahan bakar minyak (BBM), harga BBM cenderung turun. Kita akan tetap punya ruangan yang cukup,” ujarnya.
Dia membeberkan, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp612,2 triliun, anggaran kesehatan Rp178,7 triliun. Adapun anggaran perlindungan sosial juga masih tinggi yaitu Rp476 triliun.
Sementara, anggaran ketahanan pangan Rp104,2 triliun, anggaran ketahanan energi Rp341,3 triliun. Termasuk di dalamnya untuk subsidi, anggaran infrastruktur direncanakan Rp392,1 triliun.
Dengan kondisi terkini, Sri Mulyani mengatakan, APBN akan fleksible mengikuti tantangan yang dihadapi negara. “Sehingga kita berharap tahun 2023 itu kita tetap jadi melanjutkan pemulihan ekonomi, makanya kita optimis tetap jaga stabilitas,” ucapnya.