by

Pemerintah Jamin Kesehatan Hewan Kurban

Jakarta: Kurang dari sebulan lagi, masyarakat Indonesia akan merayakan hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, suasana hari raya yang juga disebut Hari Raya Kurban itu dibayangi rasa takut masyarakat akan bahaya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) hewan ternak yang menjadi hewan kurban.

Untuk menghilangkan rasa takut masyarakat tersebut, DPR RI meminta agar pemerintah betul-betul hadir dan memberi jaminan bahwa hewan kurban telah aman dari bahaya penyakit bagi masyarakat apabila dikonsumsi.

“Akan menjadi lebih nyaman buat kita semua ketika pemerintah betul-betul hadir dan menjamin, semua ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku (peternak),” ujar Anggota IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchammad Nabil Harun dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Jelang Idul Adha 1443 H, Amankah Hewan Korban di Tengah PMK?” di Media Center Parlemen, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Menurut Gus Nabil – sapaan akrabnya, jaminan kesehatan hewan kurban dari penyakit PMK harus benar-benar diperlukan dan terkonfirmasi negatif dari wabah virus PMK. Sebab, apabila terkonfirmasi terpapar virus PMK maka hewan kurban tersebut harus dimusnahkan karena menjadi sumber penyakit.

Namun, yang menjadi persoalan, apakah para peternak yang memiliki hewan terkonfirmasi virus PMK mau jujur kepada konsumen, atau apakah para peternak mau melaporkan apabila ada hewan ternak yang terpapar virus PMK.

“Itu juga harus diimbangi dengan kesiapan pemerintah. Apakah pemerintah mau memberikan kompensasi, apakah itu penuh atau bagaimana? Saya kira bisa dipikirkan meskipun ini juga saya kira untuk anggaran yang tidak kecil,” ucap Gus Nabil.

Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan, berdasarkan pengakuan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada rapat kerja, kala itu Mentan meminta tambahan anggaran Rp2 triliun untuk vaksinasi, dan berjanji secepatnya menyelesaikan persoalan ini.

Ia meminta pemerintah tidak menganggap remeh penyakit PMK ini, karena aspek sosial, kultur, dan ekonominya di Indonesia cukup tinggi. Misalnya, sapi itu sebagai harta warisan keluarga, satu-satunya mata pencaharian, dan sebagainya.

“Jadi, penanganan PMK ini harus cepat dan memberikan kepastian agar tidak membingungkan masyarakat,” ujar Luluk.

Karena itu, dia mendukung perlunya sertifikasi bagi hewan korban yang akan dipotong untuk berkurban tersebut.

“Sertifikasi itu untuk memastikan kesehatan dan keamanan untuk dikonsumsi. Itu amanat konstitusi yang harus dipenuhi oleh negara,” jelas Luluk.

Menurutnya, pemerintah bukannya kecolongan dalam penanganan PMK ini, tapi agak terlambat. Karena PMK ini tiba-tiba muncul. Padahal, sejak tahun 1986 WHO sudah menyatakan Indonesia bebas PMK.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyarankan sebaiknya hewan ternak yang sudah terkonfirmasi terpapar virus, segera dimusnahkan.

“Persoalannya apakah pemerintah siap membayar ternak yang dimusnhakan tersebut?” tanyanya.

Persoalan ini, menurutnya memang berbuah polemik karena penyelesaiannya tidak mudah, tetapi batas waktu hari “H” Idul Adha 1433 H yang jatuh pada 9 Juli 2022 sudah semakin dekat.

“PMK ini kemungkinan akibat perubahan orientasi impor dari sistem zonasi ke kontri (country based ke zona based). Dan, PMK ini disinyalir dari negara-negara pengimpor sapi. Jadi, penting menginvestigasi dari mana PMK itu, mengingat Indonesia sudah bebas PMK sejak 1986, tapi kini tiba-tiba menyebar di 21 provinsi,” kata Tulus.