Pemerintah Genjot Pemulihan Daya Beli Masyarakat

0
(0)

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 kembali mengalami kontraksi sebesar minus 3,49 persen secara tahunan setelah pada kuartal II-2020 lalu terkontraksi sebesar minus 5,32 persen (yoy).

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong, pemerintah untuk menggenjot pemulihan daya beli masyarakat melalui instrumen APBN dan disertai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam konsumsi.

“Meski masih di zona negatif, tetapi kontraksi ini tidak sedalam kuartal sebelumnya dan mulai mengarah ke pembalikan, yang artinya proses pemulihan kondisi ekonomi kita tengah berlangsung,” kata Puteri, Senin (9/10/2020).

“Bahkan, secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi sudah bergerak positif sebesar 5,05 persen dibanding kuartal II kemarin. Hal Ini seiring mulai membaiknya pertumbuhan di setiap komponen PDB, termasuk komponen konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pembentuk ekonomi kita,” jelasnya.

Menurut BPS, komponen konsumsi rumah tangga masih berada pada zona negatif yaitu minus 4,04 persen (yoy), meski tidak sedalam pada kuartal II lalu yang terkontraksi minus 5,52 persen (yoy). Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang tengah tertekan sehingga masyarakat cenderung masih menahan konsumsinya.

Sebagaimana tercermin dalam Survei Konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada bulan September mengalami penurunan dibandingkan Agustus yaitu menjadi 83,4 dari 86,9 dimana masih berada di zona pesimis (kurang dari 100).

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan, ketidakyakinan tersebut juga tercermin dari menurunnya Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 118,2 pada Agustus lalu menjadi 112,6 pada September kemarin yang berarti melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan mendatang.

“Inilah yang menjadi tantangan bagi kita untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Tentunya, kepercayaan ini diharapkan akan membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk menjamin penanganan dari sisi kesehatan,” tuturnya.

Ia meminta pemerintah untuk mengoptimalkan instrumen fiskal dari belanja pemerintah maupun alokasi anggaran yang dikhususkan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Lantaran, berdasarkan Laporan APBN KiTA periode Oktober 2020, realisasi serapan anggaran PEN masih sekitar Rp 344,11 triliun atau 49,5 persen dari total biaya yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 senilai Rp 695,20 triliun.

“Penyerapan serangkaian paket stimulus yang disiapkan masih belum optimal dan perlu terus diakselerasi. Begitu pula dengan realisasi belanja pemerintah yang walaupun masih tumbuh positif, masih bisa ditingkatkan lagi hingga akhir tahun nanti,” paparnya.

“Optimalisasi serapan APBN tahun ini sangat diperlukan untuk mewaspadai risiko pelemahan ekonomi lanjutan di kuartal berikutnya dan menjadi preseden atas kinerja penanganan pandemi oleh pemerintah di tahun-tahun berikutnya,” tambahnya.

Puteri pun mengimbau masyarakat untuk tetap optimis terhadap pemulihan ekonomi tanah air.

“Konsumsi perlu terus kita jaga secara bijak. Bahkan pemerintah justru perlu mendorong masyarakat untuk belanja produk dalam negeri, utamanya dari UMKM lokal. Dengan begitu, kita bisa saling bahu-membahu untuk bangkit di tengah tantangan ini agar dapat kembali memulihkan perekonomian tanah air,” pungkasnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Anggota DPR : Perlu Ada Evaluasi Kartu Prakerja

Mon Nov 9 , 2020
0 (0) Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengatakan, perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang. Kesalahan-kesalahan target penyaluran yang masih terjadi, harus terus dievaluasi dan ditekan serendah-rendahnya. Untuk itu fungsi koordinasi antar kementerian dan […]