Pemerintah Berikan Subsidi Penerbangan di 13 Bandara

0
(0)


Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memberikan stimulus atau bantuan berupa subsidi harga tiket pesawat penerbangan domestik kepada penumpang 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember 2020.

Penghapusan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) hanya diberikan untuk penerbangan dilakukan di 13 bandara merupakan penopang sektor pariwisata.

menyebut untuk tiket penerbangan sebelum 1 Januari 2021, calon penumpang akan dibebaskan biaya (PJP2U).

“Diharapkan dengan stimulus masyarakat akan mendapat keringanan dengan berbagai tujuan yang akhirnya akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah seperti industri pariwisata, sektor UMKM,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto pada konferensi pers secara virtual, Kamis (22/10/2020).

Ketiga belas bandara yang dimaksud adalah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK), Bandara Internasional Hang Nadim, Batam (BTH), Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang (KNO), dan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS).

Lalu, Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta (YIA), Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta (HLP), Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, Praya (LOP) dan Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang (SRG).

Kemudian, Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, (MDC), Bandara Internasional Labuan Bajo (LBJ), Bandara Internasional Silangit, Tapanuli Utara (DTB), Bandara Internasional Blimbingsari, Banyuwangi (BWX), dan Bandara Internasional Adi Sucipto, Yogjakarta (JOG).

Secara total, untuk stimulus transportasi kepariwisataan, pemerintah mengucurkan dana total Rp216,55 miliar yang terdiri dari pembebasan tarif PJP2U senilai Rp175,74 miliar dan stimulus kalibrasi fasilitas penerbangan yaitu Rp40,81 miliar.

Tak hanya stimulus untuk penumpang, pemerintah juga memberikan keringanan kepada operator di 13 bandara tersebut.

Artinya, biaya kalibrasi fasilitas penerbangan dan alat bantu pendaratan pesawat yang biasanya dibebankan kepada operator bandara, untuk dua bulan ke depan dibebankan kepada pemerintah.

Tujuannya, untuk meringankan beban biaya operasional operator bandara akibat pandemi covid-19.

“Bagi operator penerbangan maupun operator bandara dengan stimulus PJP2U semoga menjadi berita baik, dengan harapan peningkatan pengguna jasa transportasi udara. Namun di sisi lain, para stakeholder penerbangan tetap diwajibkan mentaati SE Dirjen Nomor 13 Tahun 2020,” tutup Novie.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

40 Persen Pagu K/L akan Terserap Belanja UMKM

Fri Oct 23 , 2020
0 (0) Jakarta: Presiden Joko Widodo bakal mewajibkan seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) mengalokasikan minimal 40 persen pagu anggarannya untuk belanja barang/modal dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini adalah untuk mendorong sektor UMKM agar dapat tumbuh di tengah krisis akibat pandemi. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, […]