by

Pemerintah Akan Revisi Aturan WFO Sektor Esensial-Kritikal

Jakarta: Pemerintah akan merevisi aturan mengenai kriteria Work From Office (WFO) bagi perkantoran sektor esensial, non esensial, dan kritikal saat PPKM Darurat.

“Hari ini koordinator PPKM Darurat, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mengadakan rakor pengaturan kerja di kantor atau WFO dalam sektor esensial bersama menteri, gubernur, kapolda dan pangdam se-Jawa dan Bali, untuk mencermati masukan dan memantau perkembangan di lapangan,” katanya juru bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam konferensi pers seperti dikutip dari channel YouTube Sekretariat Negara, Rabu (7/7/2021).

Berikut usulan yang dibahas dalam rakor:

A. Sektor esensial

1. Sektor keuangan dan perbankan

Asuransi, bank yang berorientasi pada layanan pelanggan, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan

2. Sektor teknologi informatika dan komunikasi

Operator seluler, data center, internet, pos, dan pekerja media

3. Industri orientasi ekspor

Diusulkan agar pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memilik Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

“Untuk semua bidang yang disebutkan tadi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen,” katanya.

B. Sektor Kritikal

1. Kesehatan

2. Keamanan dan ketertiban masyarakat

3. Energi

4. Logistik, transportasi dan distribusi. Terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat

5. Makanan dan minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak atau hewan peliharaan

6. Petrokimia

7. Semen dan bahan bangunan

8. Objek vital nasional

9. Proyek strategis nasional

10. Proyek konstruksi

11. Utilitas dasar seperti listrik, air, dan pengelolaan sampah

“Untuk bidang kesehatan dan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi maksimal dengan kehadiran staf 100% tanpa ada pengecualian. Untuk bidang energi sampai dengan utilitas dasar dapat beroperasi 100%, dengan staf maksimal hanya pada fasilitas produksi, konstruksi dan pelayanan kepada masyarakat,” detailnya.

Sementara, katanya, operasi perkantoran yang bertujuan mendukung operasional, kehadiran staffnya maksimal 20 persen.

“Dalam waktu singkat Menteri Dalam Negeri akan segera melakukan revisi terhadap peraturan sektor esensial dan non esensial dan critical seperti tersebut di atas,” pungkasnya.

Menteri Ketenagakerjaan, lanjutnya, telah menerbitkan surat edaran tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi covid-19.

“Menaker meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemberlakuan PPKM Darurat,” tutupnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *