Pemda Wakatobi dan Polisi Diminta Tegas, Beras di Tomia Hingga Rp 1 Juta

0
(0)

Hariannasional.com, Wakatobi – Anggota DPRD Wakatobi Muhamad Ali, mengatakan harga beras di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi hingga Rp 1 juta perkarung ukuran 50 kilogram.

“Harga beras selama ini bermain di angka Rp 550 ribu sampai Rp 600 ribu, sekarang bermain pada angka Rp 850 ribu sampai Rp 1 juta perkarung 50 kilo,” ucap Muhamad Ali usai rapat dengar pendapat bersama Pemda Wakatobi, Kamis (26/3/2020).

Ia pun mempertanyakan hasil tinjauan tim Terpadu Penanggulangan Infrasi Daerah (TPID) yang menyatakan stok beras di Wakatobi masih tersedia sampai dua bulan ke depan.

“Dalam hukum ekonomi sederhana saja itu, kalau banyak barangnya tidak mungkin dia mahal, kalau barangnya sedikit pasti mahal. Kalau memang beras masih banyak di pasar, mungkin saja ada orang yang menimbun,” tambahnya.

Pengaruh lain, lanjutnya, bisa dikarenakan kekhawatiran masyarakat yang berlebihan hingga membeli dalam jumlah banyak. Dimana biasanya dalam sebulan membeli beras satu karung, namun sekarang membeli sampai tiga karung.

Muhamd Ali menjelaskan, pemerintah daerah harus hadir memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada para pengecer agar memberikan beras kepada masyarakat tetap sesuai kebutuhannya, yaitu maksimal dua karung. Bahkan, perlu diadakan operasi pasar.

“Kami meminta kepada kepolisian, tentara, dan seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mengendalikan harga sembilan bahan pokok ini,” ujarnya.

Ditambahkan Ketua DPRD Wakatobi, Hamiruddin, pihaknya meminta tim TPID bersama Polri kembali memantau harga beras di pasaran sehingga pedagang tidak seenaknya menaikkan harga.

Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Wakatobi, Sekda Wakatobi, La Jumadin, tim TPID telah turun ke pasar-pasar untuk memantau harga beras. Namun jika di Tomia, harga beras mencapai angka Rp 1 juta, maka ia meminta camat dan polsek setempat mengambil langkah tegas.

“Bahkan tim yang turun ke pasar sudah melapor ke pimpinan bahwa sampai dua bulan ke depan stok beras kita masih ada,” terangnya.(Amran/ST)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

COVID-19, Tutup Pelabuhan Harus Koordinasi dengan Kemenhub RI

Sat Mar 28 , 2020
0 (0) Hariannasional.com, Jakarta : Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa penutupan pelabuhan adalah wewenang Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka hal ini harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla). Demikian menurut keterangan yang disampaikan Wisnu Handoko Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut Kemenhub dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta. […]
Sebaran Covid 19