Pemanggilan Anies Baswedan Tidak Wajar, Ini Kata Politisi Demokrat

5
(100)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan terkait acara pernikahan anak Habib Rizieq Shihab. Pemanggilan ini dinilai tidak wajar, apalagi posisi Anies diatas kepolisian wilayah dan harusnya yang meminta keterangan adalah Menteri Dalam Negeri.

“Pemanggilan @aniesbaswedan soal keramaian oleh Polisi tidak wajar. Karena pertanggungjawaban Anies sebagai Gubernur itu pertanggungjawaban politik.,” kata politikus Partai Demokrat Andi Arief dalam Twitternya, Selasa(17/11).

Jabatan seorang Gubernur juga jabatan politik dan posisinya diatas kepolisian wilayah, sehingga seharusnya yang meminta klarifikasi adalah Mendagri.

“Posisi Anies di atas kepolisian wilayah. Karena jabatan politik. Harusnya Mendagri yang berhak memanggil Gubernur.” lanjutnya.

Baca Juga :Terima Didenda Rp50 Juta, Tidak Membela Diri dan Langsung Bayar Tunai

Di sisi lain, jika memang pemerintah ingin menegakkan aturan, jangan tebang pilih. Aturan ini harus diterapkan merata sesuai konstitusi termasuk dalam masalah Pilkada.

“Aturan dalam menegakkan protokol kesehatan harus diterapkan secara adil kepada semua pihak. Sebab, hampir seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020 juga menimbulkan kerumunan yang jumlahnya mencapai ratusan massa,” kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN Riano P Ahmad, Senin(16/11).

Namun, dirinya mengaku tidak mengetahui pasti apakah pihak-pihak terkait juga dikenai sanksi sebagaimana aturan yang berlaku

“Kalau bicara soal kerumunan, banyak juga terjadi di tempat lain. Saya kira hampir seluruh daerah yang menggelar Pilkada ya. Nah, apakah Kapolda atau Kapolresnya dicopot? Saya tidak tahu. Apakah kepala daerahnya diperiksa? Saya juga tidak tahu,” kata Riano.

Riano menilai Anies sudah menegakkan hukum yang berlaku ihwal kerumunan di Petamburan, pada Sabtu, 14 November 2020. Penegakan hukum itu mengacu kepada Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pergub Nomor 80 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

“Pemprov DKI juga sudah bersurat ke keluarga atau tuan rumah pemilik hajat nikahan Habib Rizieq agar melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan pernikahan,” ujarnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 100

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bertambah 3.807 Orang Kasus Positif Covid-19 Indonesia

Tue Nov 17 , 2020
5 (100) Jakarta: Pemerintah kembali memperbaharui data jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Penambahan kasus positif di Indonesia hari ini, Selasa (17/11/2020) tercatat sebanyak 3.807 kasus. Dengan penambahan jumlah tersebut, secara akumulasi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 474.455 kasus, sejak pengumuman kasus perdana pada 2 Maret 2020. […]