Pasien Tanpa BPJS dan WNA Ditanggung Pemerintah

0
(0)

Jakarta: Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, bahwa biaya perawatan untuk pasien atau karyawan perkantoran yang terinfeksi COVID-19 ditanggung oleh pemerintah.

Juru Bicara Satgas, Wiku Adisasmito mengungkapkan, bahwa pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah ini juga termasuk untuk mereka yang tidak memiliki jaminan sosial berupa BPJS dan juga Warga Negara Asing (WNA) yang terinfeksi COVID saat berada di Indonesia.

“Kami perlu sampaikan bahwa untuk perusahaan tidak perlu khawatir bila ada karyawan atau buruh yang dites hasilnya positif. Pemerintah akan menanggung biaya pasien COVID-19. Bahkan, bagi yang tidak memiliki BPJS atau WNA yang tertular COVID-19 di Indonesia, juga ditanggung,” jelas Wiku dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, jAKARTA, Selasa (22/09/2020).

Wiku mengatakan, semua perusahaan harus berkomitmen kuat melindungi para pegawainya agar tidak terpapar virus di lingkungan kantor.

“Hal ini harus dilakukan perusahaan, melindungi karyawannya dengan cara memastikan jangan sampai ada lagi karyawannya yang terpapar di lingkungan kerja. Kami selalu menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama, termasuk keselamatan karyawan,” ujar Wiku lagi.

Bahkan, Wiku sampai memberi contoh tersendiri, khususnya pemberian tes swab gratis untuk para tenaga kesehatan.

“Pemberian tes swab gratis kepada tenaga kesehatan yang dilakukan satgas itu adalah upaya dan bukti bahwa sebagai contoh yang harus diikuti berbagai kantor dan instansi,” tegasnya.

Karenanya, Wiku mengimbau kepada seluruh perusahaan dan perkantoran untuk melakukan hal yang sama.

“Kami mohon, seluruh perkantoran dapat betul-betul menanggung biaya testing untuk karyawannya dan melakukan penelusuran kontak apabila terjadi kasus positif, serta melaporkannya kepada pemerintah daerah masing-masing,” imbuhnya.

Kembali Wiku mengingatkan, bahwa batasan jumlah karyawan yang dapat bekerja di kantor tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan sesuai dengan zonasi wilayah masing-masing.

“Kemudian, batasan untuk bekerja di kantor (work from office) harus melihat zonasinya, dan benar-benar mematuhi. Contohnya zona merah, harus benar-benar mengimplementasikan maksimal kapasitas 25 persen yang masuk di kantor. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk benar-benar menekan kasus di setiap daerah agar zonanya tidak menjadi lebih buruk,” pungkas Wiku.

Per hari ini, Selasa (22/09/20) berdasarkan data yang masuk pada pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan kasus sebanyak 4.071 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan ini menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 252.923 orang, terhitung sejak 2 Maret 2020.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pilkada 2020 Tetap Jalan, Ini Peringatan JK

Tue Sep 22 , 2020
0 (0) Jakarta: Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat tetap melanjutkan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020, dengan aturan ketat protokol kesehatan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), memahami keputusan tersebut, namun tetap memperingatkan agar selalu waspada. “Kalau Pemerintah, DPR, dan KPU sudah putuskan, tentu karena mempunyai alasan […]