by

Partai Politik Berdebar Menanti Ketok Palu MK

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memohon maaf dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, pada Rabu 11 Januari 2023. Alasan dia meminta maaf karena pernyataan yang dia sampaikan pada akhir tahun lalu menimbulkan “kehebohan” politik.

Dalam acara bertajuk Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022, Hasyim Asy’ari mengimbau calon anggota legislatif (caleg) supaya menahan diri sebentar. Ia meminta mereka untuk menunda pembuatan alat peraga kampanye diri seperti baliho, spanduk, dan lainnya.

Karena, lanjut dia, sekarang sedang berlangsung uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya tentang sistem proporsional terbuka. Bisa jadi, sistem pemilu legislatif 2024 akan kembali ke proporsional tertutup jika permohonan itu dikabulkan MK.

Hasyim mengeluarkan pernyataan tersebut dengan maksud untuk memberi “wanti-wanti”. Ya, supaya caleg tidak keluar uang untuk alat peraga kampanye yang mungkin bakal mubazir jika pemilu legislatif (pileg) kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Hasyim menjelaskan, jika pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, maka hanya logo parpol saja yang ditunjukkan pada surat suara. “Daripada buang-buang energi, buang-buang uang, lebih baik ditahan dulu, sampai ada kepastian sistemnya tetap seperti ini atau ganti jadi tertutup,” kata Hasyim.

Dua orang advokat lantas melaporkan Hasyim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan alasan melanggar sejumlah pasal kode etik penyelenggara pemilu. Namun, kehebohan yang paling seru muncul dari partai politik (parpol).

Petinggi dari Partai Demokrat, Golkar, Nasdem, PAN, PKB, PKS, dan PPP berkumpul di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Januari 2023, dan mengeluarkan pernyataan sikap bersama. Gerindra tidak mengirimkan wakil dalam pertemuan itu, tapi sepakat dengan isi pernyataan sikap tersebut.

Pernyataan sikap delapan dari sembilan parpol parlemen tersebut dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Pada intinya, mereka menolak sistem proporsional tertutup, yang dinilai merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia, dan tetap mempertahankan proporsional terbuka.

“Sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat,” ujar Airlangga membacakan pernyataan sikap itu.

Sikap delapan parpol tersebut bertolak belakang dengan PDI Perjuangan. Jauh hari sebelum Ketua KPU Hasyim mengeluarkan pernyataan tersebut, dua petinggi PDIP: Jarot Saiful Hidayat dan Hasto Kristiyanto secara gamblang bersuara mendukung sistem proporsional tertutup.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *