Tuesday, May 18

PAN Ingatkan Kepala Daerah Bukan Dipilih Presiden

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspadi Gaus mengigatkan, pemberhentian kepala daerah harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, kata dia, kepala daerah merupakan jabatan politis yang memiliki aturan main.

Hal ini disampaikan terkait peryataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengingatkan, adanya sanksi pemberhentian yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 78 bagi kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan corona.

Sanksi itu tercantum dalam surat instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 yang diberikan kepada seluruh kepala daerah.

Baca Juga : Tito Ancaman Copot Kepala Daerah Langgar Prokes

“Karena apa bahwa kepala daerah itu kan bukan dipilih oleh presiden atau menteri. Tetapi dia dipilih oleh rakyat dia itu jabatan politis dalam menjalankan tugas ada aturan main,” kata Guspadi pada wartawan, Kamis (19/11/2020).

Ia juga mengatakan, instruksi Tito,Didesak Copot Anies dari Gubernur, Tito Berani? terkait penegakan protokol kesehatan merupakan hal yang wajar. Sebab, kata dia, kepala daerah harus membantu pemerintah pusat menangani corona.

“Mendagri mengeluarkan instruksi mengingatkan kepala daerah agar melaksanakan tugas wewenang yang mereka miliki. Jadi artinya tugas dari pada gubernur sebagai perpenjangan tangan pemerintah pusat,” imbuh dia.

Sebelumya, Tito mengingatkan adanya sanksi dalam pasal 78 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi kepala daerah yang tak taat protokol kesehatan di daerah masing-masing yakni pemberhentian.

Baca Juga:

“Kalau (aturan) itu dilanggar, sanksinya di antaranya bisa diberhentikan, sesuai Pasal 78 ini. Nah ini saya sampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risikonya menurut UU,” kata Tito dalam rapat kerja komisi II DPR, Rabu (18/11/2020).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *