Friday, May 7

Pakar: Penangkapan Penghina Presiden Cederai Demokrasi

Jakarta – Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Agil Oktaryal, mengkritik Surat Telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tertanggal 4 April 2020 yang ditandatangani Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu surat berusu perintah aparat polisi melakukan patroli siber untuk memantau perkembangan situasi dan opini selama pandemi. Kapolri yang meminta polisi se-Indonesia menindak tegas penghina presiden dan pejabat negara dalam penanganan Covid-19.

Menurut Agil, penghinaan terhadap seseorang itu masuk ke dalam kategori delik aduan. Artinya, seseorang yang merasa dihina harus mengadukan secara pribadi penghinaan atas dirinya kepada kepolisian. Tanpa aduan, polisi tak dibenarkan menangkap penghina tersebut.

“Apakah yang dihina itu adalah pejabat pemerintahan atau presiden. Jadi presiden atau pejabat negara yang merasa dihina itu harus mengadukan secara pribadi melaporkan kepada kepolisian,” kata Agil kepada Indonesiainside.id, Selasa (7/4).

Kemudian, Agil menjelaskan, keadaan saat ini adalah darurat kesehatan, bukan darurat sipil. Jadi, polisi tidak bisa seenaknya memutar balik pasal delik aduan menjadi delik laporan.

“Beda hal kalau keadaanya darurat sipil, ada subjektifitas dari kepolisian menentukan kalau seorang kemudian dapat dipidana, karena kan otoritas kepolisian dan aparat keamanan lebih besar ketika statusnya darurat sipil,” ucap Agil.

Selanjutnya, pemberlakuan Pasal 207 KUHP untuk menjerat pelaku penghinaan tidak ada bedanya dengan situasi saat ini dan sebelumnya. Artinya, meskipun terjadi darurat kesehatan nasional, polisi tidak bisa menafsirkan secara subjektif penggunaan pasal tersebut.

“Jadi, tidak ada bedanya keadaan sekarang maupun keadaan normal. Kalau pejabat pemerintah atau presiden merasa dihina oleh masyarakat atau warga negaranya, itu sendiri melaporkan ke kepolisian,” ucap dia.

Dia lalu mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak mengistimewakan presiden dan pejabat pemerintahan dalam situasi pandemi Covid-19. Ini karena dalam negara demokrasi, sangat wajar jika warga negara menyampaikan aspirasi.

“Dalam keadaan darurat, ketika kebutuhan orang tidak dipenuhi tapi kemudian pengekangan dilakukan begitu besar, menurut saya, wajar saja kalau ada kritik-kritik seperti itu kepada presiden,” tutur Agil.

Sementara, akademisi dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, meminta polisi membedakan penghinaan dan pengkritik. Pengkritik, bagi dia, merupakan hal wajar dalam negara demokrasi.

“Yang boleh itu mengkritik. Dalam negara demokrasi sekeras apapun kritik harus diterima oleh presiden dan pejabat-pejabat lain. Namun harus bedakan antara menghina dangan mengkritik. Jangan sampai rakyat yang mengkritik presidennya atau para pejabat dianggap menghina. Ini yang berbahaya. Jika mengkritik dianggap menghina,” kata Ujang. (CK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *