Pajak Naik 40-75 Persen, Perusahaan Akan Mem PHK Karyawannya Secara Massal

Jakarta – Banyah pengusaha hiburan di indonesia mengeluhkan kenaikan pajak 40-75 persen. Kalangan pengusaha menilai pengenaan pajak hiburan bisa menekan pendapatan usaha hingga memicu gelombang PHK Massal.

Kini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah daerah untuk mengkaji ulang Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dapat mengerek tarif pajak kegiatan usaha karena akan berdampak PHK massal di indonesia.

Namun, merujuk pada UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau HKPD, Pemda harus segera menyusun Perda PDRD 2 tahun sejak diundangkan yang jatuh pada 5 Januari 2024.

di sisi lain, Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan pihaknya memahami upaya pemerintah pusat untuk membantu pendalaman kapasitas fiskal daerah melalui PDRD untuk kemandirian fiskal daerah.

“Namun, dalam proses membuat kebijakan alangkah baiknya jika para stakeholder, khususnya pelaku usaha bisa diundang sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tidak memberatkan dan bahkan bukan kebijakan yang menimbulkan kontra produktif,” jelas Chandra, Selasa (16/1/2024).

Chandra menilai pajak hiburan tersebut memberikan tekanan baru pada sektor usaha jasa tersebut dan ini akan berpengaruh pada pendapatan.

” kita ketahui, yang mana pada akhirnya pelaku usaha akan melakukan efisiensi seperti pengurangan tenaga kerja dengan mem PHK secara Massal,” ujarnya.

Terlebih, sektor hiburan ini juga erat kaitannya dengan industri lainnya seperti makanan minuman, pariwisata, dan lainnya.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (apindo), Sutrisno Iwantono menyampaikan pajak 40%-75% dipastikan akan memberatkan dunia usaha.

Dia memahami, kebijakan PDRB dapat memperluas fiskal daerah, namun jika pajak berlaku maka harga ke konsumen yang akan mahal dan berdampak pada berkurangnya permintaan.

“masukan kami jangan dulu lah diberlakukan, kalau bisa ditinjau ulang, kami minta untuk pemda bisa lebih bijak,” ungkapnya.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *