Denpasar: Ketua DPRD Badung, Bali, Putu Parwata memastikan, pihaknya akan berjuang agar karantina bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan Gejala Ringan (GR) tetap dilaksanakan di hotel.
“Harus, harus ada karantina hotel. Jangan ada resiko. Kalau soal dana saya akan backup demi kepentingan masyarakat, tegasnya kepada RRI di Badung, Sabtu (20/2/2021).
Hal ini menyusul adanya surat dari Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Propinsi Bali, Dewa Made Indra tertanggal 18 Pebruari 2021 kepada Bupati/ Wali Kota terkait pemberhentian sementara pelaksanaan karantina di hotel-hotel di Bali, dikarenakan pembayaran hotel karantina bagi OTG-GR dan tenaga kesehatan Covid-19 yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya sampai 28 Februari 2021.
Selanjutnya dalam surat tersebut dijelaskan belum adanya kepastian pembiayaan hotel karantina bagi OTG-GR dan tenaga kesehatan Covid-19 mulai bulan Maret 2021 sehingga evakuasi kasus positif Covid-19 ke hotel tempat karantina terhitung mulai tanggal 19 Februari 2021 dihentikan sementara dan diarahkan untuk isolasi mandiri di rumah.
Putu menekankan, jika isolasi dilakukan mandiri di rumah masing-masing, resiko penyebaran Covid-19 akan semakin tinggi, karena akan membahayakan masyarakat lainnya. Untuk itu meskipun Ia menyadari saat ini anggaran di Badung menipis, pihaknya tetap berjuang agar karantina bagi OTG-GR dilakukan di hotel.
Putu mengaku dirinya memahami situasi negara saat ini yang memerlukan banyak anggaran. Namun, sebagaimana pesan Presiden RI Joko Widodo, keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu, menurut Putu, pemerintah kabupaten /kota sudah seharusnya mengalokasi anggaran untuk karantina di hotel dengan persetujuan DPRD.
Namun hal ini menurutnya kembali kepada kemampuan keuangan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan duduk bersama eksekutif membahas persoalan ini.
Adapun sebagai Ketua DPRD Badung, pihaknya berjanji memberikan yang terbaik untuk masyarakat Badung.
Sementara Perbekel Desa Dangin Puri Kauh Kota Denpasar, Ida Bagus Gana Putra Karang mengatakan, apapun keputusan Pemerintah dirinya siap melaksanakan tugas untuk mengawasi masyarakat yang menjalani karantina mandiri di rumah.
“Kita sebagai Satgas terbawah membantu juga Pemerintah. Saling suportlah antara Pemerintah kota dengan Pemerintah desa. Sebagai Satgas terbawah ya kita awasi suspect-suspect atau yang dikarantina,” ujar Ida.
Ida mengaku, pihaknya belum menerima laporan adanya masyarakatnya yang melakukan isolasi mandiri di rumah sejak diberlakukannya kebijakan ini. Pihaknya juga belum menerima arahan terkait anggaran bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah.
“Selama ini anggaran yang diambil dari APBDes digunakan untuk melakukan disinfektan dan kegiatan lainnya terkait penanganan covid-19 diwilayah Dangri kauh,” tukas Ida.