by

Myanmar Dilarang Ikut Pertemuan Puncak ASEAN

Phnom Penh: Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN sepakat melarang jenderal yang berkuasa di Myanmar hadir dalam pertemuan puncak pada November mendatang. Ini merupakan bentuk kekecewaan atas kegagalan pemerintahan militer Myanmar dalam mengimplementasikan rencana krisis yang disepakati pada April 2021.

Dalam konferensi pers pertemuan regional ASEAN di Phnom Penh, Jumat (5/8/2022), Menlu Kamboja Prak Sokhonn mengatakan para jenderal di Myanmar harus menunjukkan terlebih dahulu kemajuan dalam rencana krisis. Sebab, forum menteri luar negeri ASEAN memandang belum ada kemajuan dalam Konsensus Lima Poin.

Pada April 2021 itu telah disepakati Konsensus Lima Poin yang melibatkan panglima militer sekaligus pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Myanmar bakal tetap dilarang ikut pertemuan puncak ASEAN pada November mendatang, tanpa ada kemajuan yang sudah disepakati.

“Para menlu sangat kecewa dengan kemajuan terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas Naypyidaw dalam implementasi Konsensus Lima Poin,” begitu pernyataan bersama para menlu.

Forum tersebut juga mengingatkan konsekuensi yang harus ditanggung, jika Myanmar benar-benar tidak mempedulikan Konsensus Lima Poin itu. Hal ini merujuk kepada Pasal 20 Piagam ASEAN.

Seperti diketahui Myanmar jatuh ke dalam krisis setelah militer menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat senior lainnya pada Februari 2021. Militer akhirnya merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri.

Respons Myanmar

Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Sabtu hari ini, militer negara itu dengan tegas menolak komunike ASEAN dari para menlu regional. Myanmar akan terus mengikuti Konsensus Lima Poin itu dengan cara sendiri.

“Myanmar percaya bahwa ASEAN dapat mempertahankan kesatuan dan sentralitasnya dalam jangka panjang hanya jika semua negara anggota menghormati ketentuan dan prinsip-prinsip dasar Piagam ASEAN. Terutama kesetaraan, inklusivitas, kedaulatan, dan non-intervensi dalam urusan internal Anggota ASEAN,” demikian pernyataan dari Kemenlu Myanmar.