by

Menteri Tegak Lurus Jalankan Agenda Presiden

Jakarta: Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani menegaskan, para menteri harus tetap tegak lurus menjalankan agenda-agenda Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini ia tegaskan demi menjawab pertanyaan media, terkait dengan kinerja para menteri dalam menghadapi tahun politik 2024.

“Sudah sepatutnya menteri patuh dan tegak lurus untuk disiplin dalam menjalankan agenda-agenda presiden,” tegas Jaleswari di Jakarta, Selasa (10/5/2022).

Jaleswari menjelaskan, terdapat beberapa dimensi untuk melihat posisi menteri. Dalam dimensi hukum, bila merujuk pada Undang-Undang (UU) 39/2008 tentang Kementerian Negara, menteri dapat dipahami sebagai pembantu presiden.

Di mana, lanjut dia, pengangkatan dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh Presiden dan dalam derajat tertentu bergantung sepenuhnya pada prerogatif Presiden.

Selain sebagai pembantu presiden, lanjut Jaleswari, bila merujuk pada UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menteri juga dapat dipahami kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan.

Dalam konteks ini, tambahnya, terdapat koridor yang harus dipatuhi menteri dalam menjalankan kewenangannya, termasuk larangan menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan manakala terdapat potensi konflik kepentingan, yang spektrumn latar belakangnya pun cukup luas termasuk terkait kepentingan pribadi.

Selain dari dimensi hukum tersebut, lanjutnya, terdapat pula dimensi politik dan etika yang dapat menjadi acuan dalam melihat posisi menteri.

“Dengan kewenangan yang besar yang tidak hanya diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipercayakan oleh presiden langsung, sudah sepatutnya posisi menteri dipergunakan semaksimal mungkin untuk membantu jalannya agenda presiden demi kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan yang sifatnya pragmatis dan personal bahkan mengarah ke konflik kepentingan,” pungkas Jaleswari.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.