by

Mentan Minta Daerah Perbaiki Tata Kelola Subsidi Pupuk

Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta daerah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran subsidi pupuk.

Menurutnya, hal itu penting agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam penyalurannya.

“Tata kelolanya yang harus diperbaiki. Tata kelolanya itu, jangan lagi ada yang curang,” katanya ketika menyampaikan arahan dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di daerah melalui online di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Mengacu Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 tahun 2022, petani penermi manfaat subsidi pupuk wajib memenuhi sejumlah kriteria.

Yakni, petani wajib tergabung dalam kelompok tani, menggarap lahan maksimal dua hektare, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan), kemudian untuk wilayah tertentu menggunakan Kartu Tani.

Mentan mengingatkan, pihaknya bakal menindak tegas siapapun yang coba berbuat curang dalam penyaluran pupuk subsidi yang dilakukan pemerintah. Bahkan, menurutnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah memerintahkan jajarannya untuk ikut membantu mengawal.

“Saya yakin bahwa Satgas pangan, Pak Bupati, pak kadis seluruhnya dan Kapolri sudah perintahkan semua jajaran kepolisian membantu kita memangani ini,” ujarnya

“Yang harus dapat adalah sesuai sop, sesuai aturan-aturan yang ada,” katanya, melanjutkan.

Sebelumnya, pemerintah mengelokasikan Rp25 triliun untuk subsidi pupuk bagi 16 juta petani. Akan tetapi, pupuk yang disalurkan hanya ada 2 jenis, Urea dan NPK.

Subisidi pupuk ini juga terbatas hanya menyasar 9 komoditas utama, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.