Menko Perekonomian Disebut Sumber Masalah Kartu Prakerja

0
(0)

Jakarta – Pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja dikritik karena proses dan pelaksanaannya dinilai sarat masalah. Menteri Koordinator Pereekonomian disebut menjadi sumber masalah kartu prakerja.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengatakan, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19. “Masyarakat tidak mendapat keuntungan dari program pelatihan Prakerja karena saat ini lebih perlu bantuan sosial langsung. Bukan pembelian modul pelatihan karena di Google banyak modul pelatihan gratis,” kata Uchok, di Jakarta, Sabtu (2/4).

Menurut Uchok, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto adalah biang masalah Kartu Prakerja karena memaksakan program berjalan tanpa mendengar kritik publik. Uchok mengatakan, masalah dalam program pelatihan Kartu Prakerja semakin muncul ke permukaan seperti harga yang mahal serta kualitas dan pengawasan pelatihan yang tidak jelas.

“Kalau enggak mau dibilang sumber masalah, batalkan dong program itu. Jika Menko Perekonomian ngotot melaksanakan, maka wajar kami menilai mungkin ada kepentingan terselubung,” kata Uchok.

“Pemerintah harus tahu kebutuhan rakyatnya, bukan mengakomodasi kepentingan pihak tertentu,” sambung dia. Saat ini masyarakat lebih memerlukan bantuan langsung, bukan bantuan untuk membeli modul pelatihan.

Bagi Uchok, dugaan ada konflik kepentingan dalam program pelatihan Kartu Prakerja di antaranya nampak dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ngotot menjalankan program pelatihan tersebut. Padahal, suara publik dan mayoritas fraksi di DPR yang menentang sudah terdengar jelas.

“BPK bisa mengaudit pelaksanaan Kartu Prakerja yang berjalan tanpa melalui tender, dan bisa diketahui siapa paling diuntungkan dalam program itu,” ungkap Uchok.

Menurut Uchok, sebaiknya pemerintah menghentikan pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun tersebut. Karena saat ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19, yang dibutuhkan adalah bantuan langsung atau tunai, bukan pelatihan online dengan modul yang harganya mahal dan ukuran kualitasnya tidak jelas.

“Batalkan saja program Prakerja. Harusnya pemberian bantuan langsung dari Presiden bisa dicontoh daerah atau kementerian lainnya, bukan malah jualan modul pelatihan,” ujar Uchok. (PS)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kemenhub: Masyarakat dalam Kondisi Duka Cita Boleh Mudik

Sat May 2 , 2020
0 (0) Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya memutuskan masyarakat yang dalam kondisi mendesak untuk diperbolehkan mudik atau pulang ke kampung halamannya. Hal itu akan diatur di dalam turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020. Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, kepada Indonesiainside.id menjelaskan bahwa masyarakat yang diperbolehkan […]