by

Mengatur Cuti Melahirkan, RUU KIA Belum Tegas

Jakarta: Rancangan Undang-undang Ibu dan Anak (RUU KIA) dinilai belum tegas mengatur cuti melahirkan bagi pekerja perempuan.

“Di RUU itu sebenarnya belum tegas mengatur bagaimana seorang ibu pekerja ini bisa mengambil cuti melahirkan selama enam bulan,” kata Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jum’at (1/7/2022).

Apalagi, lanjutnya, pada tahun 2017, Perempuan Mahardika pernah melakukan sebuah penelitian tentang pengabaian hak maternitas.

“Kami menemukan bahwa 50% dari buruh perempuan itu merasa takut saat hamil,” ujarnya.

Meski di dalam beberapa pasal RUU KIA disebutkan setiap ibu wajib memeriksakan kesehatan kehamilan, mengupayakan pemenuhan gizi, dan memeriksakan kesehatan ibu dan anak secara berkala. Sayangnya, hal tidak bisa dilakukan seorang ibu pekerja.

“Tidak bisa mereka lakukan untuk menjaga kehamilan mereka, karena situasi kerja dengan sistem kontrak,” ungkapnya,

“Kemudian juga target yang sangat tinggi yang bahkan memaksa ibu untuk tidak memberikan ASI ketika bayinya. Itu adalah kesulitan-kesulitan yang kami temui,” sambungnya.

Ia berharap, masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi dari RUU KIA tersebut.

“Betul, karena memang cuti enam bulan itu dibutuhkan dan di dalam Undang Undang Ketenagakerjaan hanya diatur 3 bulan dan pada realitanya itu tidak cukup memang untuk memberikan ASI secara ekslusif,” lanjutnya.

Menurutnya, wacana cuti enam bulan sudah betul dan pihaknya mendukung sekali.

“Ketika ada wacana cuti enam bulan, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa diimplementasikan bagaimana itu bisa diambil, dukungan terhadap ibu terutama dukungan terhadap dunia kerja ini penting karena kalau dukungan itu tidak ada, maka dia hanya akan ada di atas kerja saja,” tandasnya.