Meminta RUU Larangan Minol Dibahas Setelah Pandemi Berakhir

5
(1)

akarta – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) tidak mendesak dilakukan. Alasannya para pengusaha masih tertekan dan dibebani di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Belum mendesak dilakukan. Apalagi pengusaha tertekan dan terbebani Covid. Kalau pun hendak dibahas sebaiknya setelah pandemi,” kata Sarman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu(13/11).

Sarman menambahkan, industri minuman beralkohol ikut terdampak pandemi COVID-19 seperti produsen bir yang terdampak dari pembatasan operasional berbagai hotel, restoran, kafe bahkan di hiburan malam.

Meski demikian kalangan pengusaha minol tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan berusaha bertahan. “Di Jakarta sudah delapan bulan tutup yang membuat penjualan anjlok sampai 60 persen, namun industri minol masih mampu bertahan dan tidak melakukan PHK,” katanya.

Apalagi selama ini sudah ada aturan yang berjalan efektif. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kemudian di tahun 2014 Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Aturan itu membuat penjualan minol lebih tertata hanya ditempat tertentu. Karenanya urgensi RUU ini tidak mendesak,” lanjutnya.

Namun jika legislatif menganggap hal ini penting dan tetap membahasnya pihaknya mengembalikan itu ke DPR.

Pembahasan RUU yang pernah dibahas lima tahun lalu itu, sebaiknya dilakukan pada momentum yang tepat, yakni pascapandemi di mana ekonomi telah berada dalam kondisi normal.

“Di tengah tekanan resesi ekonomi saat ini kurang tepat membahas yang berkaitan dengan kelangsungan dunia usaha khususnya industri minol, mari kita fokus bersama melawan pendemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta itu menuturkan industri minuman beralkohol siap memberi masukan dan pokok pikiran termasuk dari sisi judul. Pihaknya mengusulkan agar beleid itu diubah menjadi RUU Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Menurut Sarman, keterlibatan industri minol dalam perekonomian nasional hampir mencapai satu abad dan melibatkan investor asing.

Kontribusi industri minol dari sisi pajak maupun cukai alkohol yang mencapai Rp6 triliun per tahun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 5.000 orang ditambah industri penunjang seperti pertanian, logistik, industri kemasan, distribusi dan jasa perdagangan, jasa hiburan, rekreasi, pariwisata dan budaya.

“Kami sangat mendukung kalau minol ini di diatur dan diawasi sehingga edukasi dan informasi kepada masyarakat selalu konsisten dilaksanakan akan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol,” katanya.

Jangan sampai RUU ini kesannya melarang karena dikhawatirkan akan terjadi praktik masuknya minuman alkohol selundupan yang tidak membayar pajak.

“Jangan sampai yang terjadi adalah maraknya minol palsu yang tidak sesuai standar pangan dan minol oplosan yang membahayakan,” tuturnya.(EP)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

KPUD Makassar Yakin Partisipasi Pemilih Tembus 70 Persen Meski Pandemi

Sun Nov 15 , 2020
5 (1) Makassar – KPUD Makassar optimistis tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di kota itu sebesar 77,5 persen dengan memaksimalkan semua potensi tanpa mengesampingkan protokol kesehatan. “Kami akan maksimalkan semua potensi, tetapi tidak mengesampingkan protokol kesehatan yang ketat. Target pilkada tahun ini mengikuti target nasional,” ujar anggota Divisi Partisipasi […]