Memihak Paslon di Pilpres 2024, Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye

jakarta- Persoaln boleh atau tidak memihak kepada satu calon kini terang benderang oleh Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang bolehnya presiden berkampanye dan memihak calon tertentu dalam pemilu.

Beberapa pihak menyatakan setuju dengan Jokowi, sementara tak sedikit juga yang mengingatkan agar presiden tetap netral.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim Ahmad Rizki Sadig menyebut, tak ada yang salah dalam pernyataan Jokowi.

Sebab menurutnya, setiap warga negara punya hak yang sama secara politik.

“Menurut saya sah dan boleh dong,” kata Rizki, Rabu (24/1/2024).

Sehingga, anggota DPR RI itu menilai tidak salah jika presiden turut berkampanye. Setiap warga negara dilindungi.

“Kan punya hak politik juga sebagai Warga Negara Indonesia atau WNI. Apalagi sekedar kampanye,” ungkap Rizki yang merupakan Anggota Komisi I DPR RI.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Moch Mubarok Muharam menyarankan, agar Jokowi tetap menjaga netralitas sebagai seorang Presiden.

Meski anaknya menjadi kontestan di Pilpres 2024, namun dia menyebut, lebih baik Jokowi tidak kampanye.

Hal ini penting, sebab jabatannya sebagai presiden dan kepala negara.

“Mestinya presiden tidak kampanye, biar bisa mengayomi semua pihak dan bisa menunjukkan kenegarawanan,” kata Mubarok saat dikonfirmasi terpisah.

Menurut Mubarok, jika presiden terlalu cawe-cawe berlebihan, bisa saja menimbulkan efek negatif secara politik.

“Mungkin ada penilaian negatif dari sebagian pihak terhadap presiden,” ungkap Mubarok.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak. Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan awak media terkait netralitas menteri dalam Pemilu 2024 pada Rabu (24/1/2024), di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Bahkan, pernyataannya tersebut disampaikannya di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Yang paling penting, Presiden itu boleh lho kampanye, Presiden boleh lho memihak,” katanya dikutip dari Tribunnews.com

Namun, Jokowi mengingatkan kampanye yang dilakukan tidak diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara. Dia mengungkapkan diperbolehkannya presiden atau pejabat lainnya berkampanye lantaran berstatus pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Tapi yang paling penting, waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gitu nggak boleh. Menteri juga boleh (berkampanye),” ungkapnya.

Di sisi lain, di banyak kesempatan, Jokowi kerap menjanjikan netralitasnya selama Pemilu 2024.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *