by

Masyarakat Diminta Tidak Terguir Pinjaman Online

Medan: Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumatera Utara Kombes Pol John Charles Edison Nababan meminta kepada masyarakat agar lebih berhati-hati serta tidak tergiur untuk melakukan pinjaman uang kepada para pelaku pinjaman online (pinjol).

John menyebutkan dari 140 perusahaan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia, 110 perusahaan dinyatakan ilegal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dia mengingatkan dibalik ilegal ada sebuah tindak kejahatan.

“Ini adalah imbauan dari kami, dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara kepada masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara agar berhati-hati dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dan menerima tawaran pinjaman online,” imbau John dalam konfrensi pers pengungkapan kasus pinjol yang berlangsung di Mapolda Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

John juga meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan ataupun menjadi korban pinjol. Dia menyebut sampai saat ini pihaknya telah menerima 7 laporan korban pinjol.

“Apabila ada korban yang dirugikan oleh modus dan aplikasi yang sama yang digunakan oleh tersangka silahkan melaporkan ke pihak kepolisian dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara,” ujarya.

Untuk diketahui, Dirkrimsus Polda Sumatera Utara mengungkap kasus pinjol pada 22 Oktober 2021 lalu. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 2 orang tersangka berinisial ARAS (21) dan SY (26) di Kota Tanjungbalai. Petugas turut menyita barang bukit yang digunakan pelaku dalam beroperasi diantaranya 2 unit handphone, 1 unit komputer dan laptop, buku tabungan dan uang tunai sebesar Rp 47 juta.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan dari pengungkapan tersebut, pihaknya menemukan modus yang dilakukan kedua tersangka. Dalam melancarkan aksinya, kedua tersangka menjadikan pinjaman online sebagai kedok tindak pidana penipuan.

“Setelah menemukan korbannya, kedua tersangka selanjutnya mengajukan sejumlah persyaratan kepada korban. Salah satunya yang wajib dipenuhi agar membayar uang administrasi sebesar Rp 500.000. Uang pinjaman akan cair apabila uang administrasi dibayar di muka,” terangnya.

Lanjut Hadi, setelah korban membayar uang administrasi para tersangka kemudian memutus semua komunikasi. Diantaranya memblokir kontak atau nomor handphone korban.

“Keduanya dikenakan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp 1 miliar,” pungkas Hadi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *