Masih Diukur, Menteri Agraria Sebut HPL Pulau Rempang

Jakarta – Konflik yang terjadi pulau rempang membuat pemerintah bergerak cepat untuk melalukan proses pengukuran di pulau rempang.

bahkan pemerintah akan umumkan, hak pengelolaan lahan (HPL) untuk investor masih dalam proses pengukuran di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tetapi, sudah ada perintah pengosongan pulau yang menjadi penolakan masyarakat Rempang, terjadwal pada Kamis (28/9/2023) mendatang.

“Yang (HPL BP Batam di Pulau Rempang, red) itu, masih dalam proses. Kami masih minta supaya clean and clear, setelah itu baru kita serahkan HPL, sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan,” kata Hadi Tjahjanto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada wartawan di Pulau Rempang, Minggu (17/9/2023).

Baca juga: Komnas HAM Ungkap Lonjakan Aduan Konflik Agraria, Januari-Agustus 2023​

Pemerintah melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang. Rapat telah berlangsung di Hotel Marriot Harbourbay, Batam, Minggu kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah sepakat melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pulau Rempang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Eco City dengan cara merelokasi masyarakat Rempang yang sudah ratusan tahun hidup di sana.

Baca juga: Tragedi Pulau Rempang, Komnas HAM Tegas Selesaikan Dugaan Pelanggaran​

Menurut Hadi, pemerintah sudah mempersiapkan lokasi relokasi masyarakat Pulau Rempang. Yaitu, di daerah Dapur 3 Pulau Galang, dengan luas 500 hektare.

“Terkait dengan tempat untuk saudara-saudara kita berada di Rempang, di 16 lokasi (kampung). Kami sudah siapkan, lokasi di Dapur 3, luasnya 500 hektare, HPL tinggal menyerahkan saja,” ujar Hadi.

“Kami sudah menyampaikan kepada Wali Kota sekaligus BP Batam (Muhammad Rudi),” kata Hadi. Dia mengatakan, sertifikat akan diserahkan langsung oleh Kementerian ATR BPN kepada masyarakat.

“Jadi, ketika sudah ditentukan subjeknya dari 16 lokasi (kampung), kami langsung ingin menyerahkan sertifikatnya. Sambil melakukan proses pembangunan yang diawasi oleh pemilik,” kata Hadi.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *