Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengantarkan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Ketua Umum. Acara tersebut digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 3 Maret 2021.
Pasca-KLB, perlawanan datang dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menganggap KLB tersebut abal-abal dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
Menanggapi kisruh tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah tetap netral. Menurutnya, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” ujarnya melalui akun twitter pribadinya @JimlyAs dikutip Minggu (7/3).
Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat
“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun. (msh)