Jakarta – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mengantarkan Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menjadi Ketua Umum. Acara tersebut digelar di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat, 3 Maret 2021.
Pasca-KLB, perlawanan datang dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka menganggap KLB tersebut abal-abal dan tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
Menanggapi kisruh tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie meminta pemerintah tetap netral. Menurutnya, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.