by

Mantan Bupati Yalimo Ditahan, Penyalahgunaan Dana Bos

Jayapura : Polda Papua menahan mantan Bupati Yalimo periode 2016-2020 berinisial LP atas penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2020.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes. Pol. Ricko Taruna Mauruh mengatakan, kasus penyalahgunaan dana Bansos di Yalimo terjadi pada tanggal 22 juli 2020, pada saat itu Pemerintah Kabupaten Yakimo, atas persetujuan LP yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati melakukan pembayaran kepada perwakilan masyarakat atas tuntutan pencemaran nama baik pada saat penanganan Covid 19 di kabupaten tersebut.

“Dalam perkara ini diketahui tersangka, yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, yang menyalahi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian dana hibah bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar,” ujar Kombes. Pol. Ricko Taruna, Selasa (26/10/2021).

Ditambahkan Direskrimsus Polda Papua, besaran nominal kerugian negara tersebut ditetapkan berdasarkan hasil audit LHAPKKN dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua, pada tanggal 21 oktober 2021, sehingga tim penyidik meningkatan status LP dari saksi menjadi tersangka dan ditahan di Mapolda Papua, mulai hari senin 25 Oktober 2021.

“Tim penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua sudah melakukan penahanan terhadap tersangka LP pada hari senin 25 Oktober 2021, pada pukul 20.00 WIT. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan ancaman kurungan penjara paling paling lama 20 tahun penjara,” tegas Ricko Taruna.

Ujar Kombes. Pol. Ricko Taruna, dalam kasus tersebut pihaknya sudah memeriksa 15 orang saksi, dan meminta keterangan terhadap 3 orang saksi ahli yang berasal dari Universitas Tarumanegara, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

“Saat ini sudah ada 15 saksi yang diperiksa dan 3 saksi ahli yang sudah memberikan keterangan, dan kami akan terus mendalami kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan dana bantuan sosial di Kabupaten Yalimo,” tutup Kombes. Pol. Ricko Taruna. (imr)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *