by

Mal Pelayanan Publik,Wapres Mendorong Percepatan Penyelenggaraan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin, mendorong kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Hal itu disampaikan Wapres saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

“Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman tidak simbolis semata, tetapi benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral, guna tercapainya penyelenggaraan MPP yang berkualitas,” ujar Wapres.

“Pengurusan akta kelahiran, pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, pajak, hingga surat kematian harus dapat diakses oleh masyarakat secara praktis dan sederhana,” imbuhnya.

Wapres berharap, pembangunan MPP dapat segera direalisasikan di seluruh daerah. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan investasi di daerah setempat.

“Karena itu, MPP seyogianya segera terbangun di seluruh daerah di Indonesia,” ucap Wapres.

Per Juni 2022, lanjut Wapres, jumlah MPP yang telah diresmikan berjumlah 57 MPP. Selain itu, penyelenggaraan MPP saat ini masih terpusat di Pulau Jawa dengan jumlah 34, atau 60 persen dari 57 MPP yang telah ada.

“Baru terdapat 59 MPP, atau sekitar 11 persen dari 508 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan demikian, kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk menyediakan MPP pada setiap daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi ad interim Mahfud MD, menyampaikan agenda reformasi birokrasi yang diharapkan mendorong transformasi melalui penyelenggaraan MPP.

“Penyelenggaraan MPP merupakan wujud pelaksanaan reformasi di bidang pelayanan publik yang terintegrasi menuju pelayanan publik berkelas dunia, sehingga mampu meningkatkan daya saing global yang berujung pada peningkatan perekonomian,” tutur Mahfud.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan secara digital nota kesepahaman Mal Pelayanan Publik yang dilakukan oleh para pimpinan lembaga negara.

Turut hadir di antaranya Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.

Hadir pula Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito.

Kemudian Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama PT Taspen (Persero) A.N.S. Kosasih, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo.