Mahfud Undang Sekjen Parpol Bahas Kelanjutan Pilkada

0
(0)

Jakarta: Menkopolhukam, Mahfud MD, menggelar rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2020 bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan Seluruh Sekjen maupun Wasekjen Partai Politik, Selasa (22/9/2020).

Dalam kesempatan itu, banyak hal terkait Pilkada yang disampaikan Menkopolhukam, mulai dari komitmen bersama dalam menjaga kedisiplinan protokol kesehatan saat Pilkada, hingga rencana revisi sejumlah aturan PKPU.

Dari sisi struktur kelembagaan, menurut Mahfud, Partai Politik punya peran strategis dalam mengingatkan kadernya agar selalu disiplin menerapkan protocol kesehatan.

“Sekjen maupun Wakil Sekjen Partai Politik itu punya peran besar. Bersuara dan bertandatangan, yang mengarahkan para pengurusnya di berbagai daerah. Itu akan sangat didengarkan, itulah sebabnya pada hari ini kita bertemu,” ungkap Mahfud.

Mahfud juga mengajak, agar elit Parpol bersama-sama ikut membantu penegakan displinnya dari sisi hukum selama Pilkada.

“Maka disini juga kita undang dari Polri,” paparnya.

Sementara itu disisi pengaturan, kata Mahfud, pihaknya telah menerima sejumlah catatan penting yang berhubungan dengan rencana perubahan PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

Misalnya, mempertimbangkan peniadaan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan saat pilkada nanti.

“Mempertimbangkan pelarangan arak-arakan, kerumunan, rapat umum yang langsung yang melebihi jumlah tertentu. Juga aka nada revisi terhadap PKPU nomor 4 tahun 2017. Mungkin tidak direvisi, akan diolah kembali untuk kemudian disalurkan kemana isi-isinya yang perlu diselesaikan atau disesuaikan,” paparnya dalam rapat.

Kemudian, mempertimbangkan pemungutan suara terhadap kelompok yang rentan terpapar. Opsi Tempat Pemungutan Suara (TPS) keliling pun muncul dalam rapat ini.

“Mungkin aka nada TPS keliling dan sebagainya,” jelasnya.

Lalu, pertimbangan sanksi hokum pidana bagi pelanggar protocol kesehatan saat Pilkada. Mahfud memastikan kepolisian punya banyak dasar aturan untuk penegakan ini.

Mulai dari Maklumat Kapolri, KUHP, UU Wabah Penyakit Menular hingga Kekarantinaan Wilayah.

“Dengan catatan, penegakan pidana itu bersifat ultimum remedium. Tindakan terakhir jika langkah-langkah persuasive sudah tidak bisa lagi dilakukan karena selalu dilanggar,” tuturnya.

Terakhir, rencana pengengetatan disiplin melalui revisi sejumlah aturan ini ditergetkan akan selesai sebelum memasuki masa kampanye Pilkada, yakni pada 26 September 2020 mendatang.

“Perubahan PKPU nomor 10 tahun 2020 akan diselesaikan tentu dalam waktu dekat. Diharapkan sebelum tanggal 26 karena pada saat itu sudah ada kampanye. Mulai kampanye-kampanye Pilkada,” tutupnya.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Aktivis 98 Pastikan Dukung Paslon Pro Rakyat

Wed Sep 23 , 2020
0 (0) Jakarta: Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) memastikan akan mendukung pasangan calon kepala daerah yang berkomitmen untuk pro rakyat, bukan malah pro cukong. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Jari 98, Willy Prakarsa ketika menerima kunjungan Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany di kediamannya, beberapa waktu lalu. […]