Mahfud MD: FPI Boleh Jadi Organisasi, Asal…

0
(0)

Jakarta: Pemerintah resmi membubarkan dan melarang seluruh rangkaian kegiatan Ormas Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu (30/12/2020) lalu.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan jika sebenarnya tidak ada larangan FPI berdiri menjadi organisasi.

“Asal tak melanggar hukum dan tak mengganggu ketertiban umum. Yang bagus akan tumbuh, yang tak bagus layu sendiri,” katanya melalui cuitan di Twitter seperti dikutip RRI pada Jumat (1/1/2021).

Saat ini, katanya, ada sekitar 444.000 ribu ormas dan ratusan partai politik yang keberadaannya tidak dilarang.

Ia mencontohkan jika dulu Partai Nasional Indonesia (PNI) berfusi dan bubar kemudian melahirkan PDI, PDIP, Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) juga diperbolehkan.

“NU pecah sampai melahirkan KPP-NU juga boleh sampai akhirnya bubar sendiri. Partai Sosialis Indonesia yang dibubarkan era Orla juga melahirkan organisasi baru dan intelektual brillian, juga boleh,” paparnya.

“Dulu Partai Masyumi bubar kemudian melahirkan Parmusi, lalu PPP, Masyumi Baru, Masyumi Reborn, dan kemudian ada DDII yang legendaris. Secara hukum boleh,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah secara resmi membubarkan dan menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang.

Pelarangan dan pembubaran FPI ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga, yaitu Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia (Yasonna Laoly), Menteri Komunikasi dan Informatika (Johnny G Plate).

Selanjutnya Jaksa Agung (ST Burhanuddin), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Idham Azis), dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Boy Rafly Amar).

“Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagi ormas maupun sebagai organisasi biasa,” kata Mahfud MD, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

Keputusan pembubaran FPI dituangkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melarang seluruh kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut yang berkaitan dengan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq tersebut

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *