Mahalnya Biaya Test PCR Mandiri Bagi Masyarakat

0
(0)

Jakarta: Agak prihatin juga kita, bila sampai seorang Presiden Joko Widodo mengungkapkan mahalnya biaya test PCR Mandiri, seperti yang disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Ini jelas suatu ungkapan mendalam dan pasti ada masalahnya.

Sebelum ini, Dirut Garuda Irfan Setiaputra pernah juga menyampaikan mahalnya biaya PCR test bagi yg akan bepergian, yakni sampai 2,5 juta rupiah per orang. Bahkan di beberapa tempat ada yg pernah menyebut 3,2 juta rupiah. Selain Test PCR, juga ada Rapid Test yang biayanya lebih murah. Tapi biayanya juga tidak standard, ada yang 250 ribu, dan ada juga yang sampai 500 ribu rupiah.

Persoalan standardisasi biaya ini pula yang disoroti Presiden Joko Widodo kemarin. Dampaknya memang mengkhawatirkan, yakni orang umum dan petugas harus garuk-garuk kepala, karena biaya test PCR SWAB lebih mahal dibandingkan harga tiket pesawat. Kendati belum jelas ada kaitannya atau tidak, faktanya jumlah penumpang pesawat sangat minim karena mahalnya dan sulitnya mendapatkan dokumen syarat bepergian. Dan salah satu dampaknya adalah tidak terbangnya lagi pesawat Lion Air Group mulai hari ini.

Bagi masyarakat umum, persoalan Rapid Test dan PCR ini juga memprihatinkan. Sebab banyak orang sakit, walau belum jelas sakitnya, harus melalui protokol pemeriksaan COVID-19. Pihak rumah sakit dan klinik memang tidak mau ambil risiko untuk itu. Tidak sedikit biaya test tersebut dibebankan kepada masyarakat itu sendiri. Ini jelas makin memberatkan. Khawatirnya, ini menjadi ladang bisnis baru bagi sejumlah klinik kesehatan. Kalau benar ini merupakan ladang bisnis baru, maka jelas sangat memprihatinkan.

Saat semua orang bergotong royong membantu dan memudahkan orang lain, tetapi justru ada yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Seharusnya Tim Gugus Tugas bukan sekadar meminta klinik kesehatan dan rumah sakit membuat biaya standard, akan tetapi sejatinya standardisasi biaya test PCR pun perlu. SWAB atau sekedar Rapid Test segera ditentukan. Ada standard bawah dan standard atas. Bila ada yg melanggar, langsung ditertibkan. Sebab di negeri ini seringkali imbauan saja tidak cukup. Bahkan imbauan Presiden pun tidak diindahkan. Jangankan imbauan, sudah dilarang saja, masih coba diterobos. Karena itu, Tim Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan, harus segera menentukan standardisasi biaya agar tidak makin memberatkan masyarakat.(rri)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

WNI Positif COVID-19 Tembus Seribu Orang

Sat Jun 6 , 2020
0 (0) Jakarta: Kementerian Luar Negeri menyampaikan perkembangan terbaru kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terpapar virus corona baru (COVID-19) di luar negeri. Hingga pukul 08.00 WIB Sabtu (6/6/2020), total WNI terkonfirmasi COVID-19 di luar negeri adalah 1005, 588 sembuh, 56 meninggal, dan 361 dalam perawatan. Penambahan WNI terkonfirmas COVID-19 […]