by

Luncurkan Publikasi Data Gender-Anak 2021

Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), meluncurkan Publikasi Data Gender dan Anak 2021 untuk meningkatkan data perempuan dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program serta kegiatan.

Kemen PPPA menerbitkan empat publikasi setiap tahunnya, yaitu; (1) Pembangunan Manusia Berbasis Gender; (2) Profil Perempuan Indonesia; (3) Profil Anak Indonesia; dan (4) Indeks Perlindungan Anak.

“Data terkait perempuan dan anak itu sangat penting untuk diketahui. Selain dapat menjadi bahan evaluasi terhadap berbagai upaya yangDa telah dilakukan, ketersediaan data juga menjadi bahan perencanaan bagi para pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan, program, maupun kegiatan, agar benar-benar memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak-anak kita,” ujar Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu dalam keterangan yang dikutip RRI.co.id, Sabtu (19/12/2021).

Kondisi perempuan dan anak yang tercantum dalam publikasi ini menjadi gambaran atas tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintah yang semakin tinggi untuk dapat menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak di Indonesia.

“Isu gender yang masih jadi perhatian diantaranya dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 53,13 persen dibandingkan 82,41 persen,” ungkap Pribudiarta.

“Rata-rata upah perempuan menurut data BPS tahun 2020, masih terdapat selisih kurang lebih Rp. 625.958,- dibandingkan laki-laki. Kemudian, isu yang tak kalah penting terkait kekerasan terhadap perempuan, berdasarkan data SIMFONI PPA, pada tahun 2020 ada sebanyak 8.686 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 11.278 kasus kekerasan terhadap anak,” lanjutnya.

Sementara dari sisi anak, berdasarkan data UNICEF tahun 2020, menunjukan bahwa Indonesia menempati urutan ketujuh dalam sepuluh besar dunia dengan jumlah absolut tertinggi angka perkawinan anak, meski pada tahun 2020 telah mengalami penurunan menjadi 10,35 persen.

Berkenaan dengan data stunting, hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) terintegasi Susenas tahun 2019 menunjukan sebesar 27.67 persen anak balita Indonesia mengalami stunting.

”Capaian pembangunan perlindungan anak dapat diukur dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Sejak tahun 2019, KemenPPPA bekerjasama dengan BPS telah mengembangkan IPA, IPHA dan IPKA yang terdiri dari indikator yang menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA),” tutur Pribudiarta.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *