Jakarta: Akibat kudeta yang dilakukan Myanmar, saat ini Junta Militer Myanmar diduga mengalami kesulitan ekonomi.
Hal tersebut terungkap setelah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing, menggelar rapat kabinet pada Senin (22/2) dengan agenda membahas perekonomian.
“Dewan harus mencurahkan kemampuan untuk meningkatkan perekonomian. Langkah-langkah perbaikan perekonomian harus diambil,” kata Min seperti dikutip dari Reuters, Rabu (24/2/2021) dari sumber media massa pemerintah.
Dalam rapat tersebut Min meminta negara memangkas pengeluaran.Bahkan ia juga meminta jumlah komoditas impor diturunkan dan meningkatkan ekspor.
Secara tidak langsung Min menyatakan bahwa aksi protes besar-besaran kemarin membuat perekonomian Myanmar terpuruk. Namun, perekonomian Myanmar, terutama sektor pariwisata, cukup terpukul akibat pembatasan di masa pandemi virus corona.
Selain itu, krisis sosial politik usai kudeta juga membuat resah para pemodal asing. Min hanya mengatakan aparat keamanan saat ini mengikuti langkah-langkah yang lebih lunak menghadapi pedemo, seperti menggunakan peluru karet.
Memang nayatanya dalam unjuk rasa tersebut tidak terjadi bentrok antara aparat keamanan dan demonstran. Namun pada dua pekan lalu ada tiga pengunjuk rasa yang tewas akibat ditembak dengan peluru tajam.
Sementara itu, Tatmadaw menyatakan seorang polisi tewas akibat luka-luka dalam bentrok dengan demonstran. Sampai saat ini tercatat Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi beragam terhadap junta militer Myanmar.
Sejumlah lembaga pemerintahan terganggu lantaran banyak pegawai negeri memutuskan ikut berunjuk rasa menentang kudeta. Min mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu.
Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum. Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).