Khartoum: Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dipulangkan Selasa malam (26/10/2021), menurut informasi kantornya, setelah tekanan internasional intens sepanjang hari menyusul penggulingannya dalam kudeta militer.
Hamdok “di bawah pengawasan ketat” sementara para menteri dan pemimpin sipil lainnya tetap ditahan, menurut kantor PM, setelah tentara membubarkan lembaga-lembaga Sudan pada Senin (25/10/2021).
Sebelumnya pada hari itu, AS telah mengatakan akan menangguhkan bantuan karena kudeta ini dan Uni Eropa mengancam akan melakukan hal yang sama.
Sementara itu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut Hamdok “segera dibebaskan” menjelang pertemuan darurat Dewan Keamanan yang dimulai pada pukul 2000 GMT.
Pembicaraan di antara kekuatan utama PBB dapat menghasilkan teks bersama yang mengutuk kudeta pada Selasa atau Rabu malam, kata seorang diplomat yang berbicara dengan syarat anonim, seperti dikutip dari The New Arab, Rabu (27/10/2021).
Sebelum pertemuan itu, Dmitry Polyanskiy, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengatakan dewan “harus mengimbau untuk menghentikan kekerasan dari semua pihak.”
Kudeta ini terjadi setalah lebih dari dua tahun pembagian kekuasaan rumit antara militer dan sipil setelah penggulingan tentara selama protes jalanan besar-besaran pada April 2019 dari otokrat lama Omar al-Bashir.
Jenderal Tinggi Abdel Fattah al-Burhan sebelumnya telah menjamin “kesehatan yang baik” bagi Hamdok, sementara sumber militer yang meminta anonimitas mengatakan Hamdok telah dikawal pulang, dengan “langkah-langkah keamanan” dibuat “di sekeliling”.
Warga yang marah berdiri di jalan yang dibarikade di mana ban dibakar, meneriakkan “Tidak pada kekuasaan militer”, sehari setelah empat orang ditembak mati oleh pasukan keamanan, menurut sekelompok dokter.
Dalam insiden Selasa malam, saksi di distrik Bari di Khartoum mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang memblokir jalan utama yang menentang kudeta.