KSPI: Perjanjian PKWT Dalam UU Ciptaker Bisa Seumur Hidup

5
(120)

Jakarta: Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa KSPI telah melakukan analsia terhadap Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menurutnya ada banyak pasal yang dapat merugikan serikat buruh ditemukan di dalam UU Ciptaker. Salah satunya mengenai ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Said mengatakan jika UU Cipta Kerja menghapus ketentuan batas periode PKWT atau pekerja kontrak. Akibatnya, pengusaha nantinya berpeluang mengontrak pekerja berulang kali tanpa batas periode.

“Dengan demikian, PKWT bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa (3/11/2020).

Padahal, lanjut Said, dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan disebutkan ketentuan batas waktu PKWT atau pekerja kontrak dibatasi maksimal 5 tahun dan 3 periode kontrak.

“Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan,” ujar Said.

“Tetapi UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut,” pungkasnya.

Adapun dalam UU Cipta Kerja Pasal 81 poin 15 yang mengganti Pasal 59 Ayat (4) UU Ketenagakerjaan berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Sebelumnya, UU Cipta Kerja Omnibus Law telah diteken Presiden Jokowi pada Senin (2/11/2020), dan diundangkan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020. Salinannya juga telah diunggah oleh pemerintah lewat Setneg.go.id.

Di situs Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11/2020) terlihat, UU Cipta Kerja digugat KSPI per hari Senin (2/11/2020) pukul 22.45 WIB dengan nomor tanda terima 2045/PAN.MK/XI/2020.

“Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945,” tulis MK di bagian pokok perkara.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 120

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

10 Begal Sepeda Resahkan Warga Jakarta Ditangkap Polisi, Satu Pelaku Ditembak

Tue Nov 3 , 2020
5 (120) Jakarta – Polda Metro Jaya menangkap 10 pelaku begal yang kerap mengincar dan meresahkan pesepeda di jalanan ibu kota. “Selama dua bulan, dari 12 (laporan polisi), kami berhasil ungkap enam TKP dengan tersangka 10 orang,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Nana Sudjana di Mako Polda Metro […]