KPU: Prinsipnya Bagaimana Konsep Keadilan, Batas Usia Cakada

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mempertimbangkan pendaftaran ulang calon kepala daerah (Cakada), pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu merespon adanya putusan perubahan tafsir Mahkamah Agung (MA), mengenai syarat usia Cakada ditentukan ketika dilantik.

Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, hal yang menjadi perhatian pihaknya itu adalah menegakkan keadilan. Sehingga pihaknya akan berkonsultasi dengan berbagai pihak.

“Prinsipnya KPU lakukan kajian tentang bagaimana konsep keadilan pasca putusan MA,” kata Idham kepada RRI.co.id, Jakarta, Selasa (09/07/2024). Bahkan untuk melakukan kajian mendalam, KPU RI telah melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah.

Idham menyebut, pihaknya telah menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama dengan lembaga swadaya Kepemiluan. Namun demikian, dalam menentukan pembukaan ulang untuk pendaftaran Cakada, diakui Idham masih akan dilakukan pembahasan bersama dengan DPR.

Untuk menentukan ketentuan tersebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), KPU masih menunggu kesepakatan bersama dengan DPR. “Nanti kami tunggu konsultasi dengan pembentuk UU,” kata Idham.

Diketahui, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Turunan dari putusan MA itu, tertuang dalam PKPU Nomor 8 tahun 2024.

Dalam PKPU tersebut, menyebutkan syarat paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur saat pelantikan. Sementara, Calon Bupati dan wakilnya serta Calon Walikota beserta wakilnya batas usia paling rendah 25 tahun sejak pelantikan.

Selanjutnya Silakan Baca Berita Kami Di GoogleNews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *