KPPU Selidiki Persaingan Tidak Sehat Kartu Prakerja

0
(0)

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga terjadi persaingan tidak sehat dalam program kartu prakerja. KPPU saat ini sedang mendalami kasus tersebut.

“Dugaan itu sudah kami tindaklanjuti dengan menugaskan direktorat advokasi untuk meminta keterangan dari project management office (PMO) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kami sedang rapatkan lagi tentang semua informasi yang telah didapatkan,” kata Juru Bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih di Jakarta, Sabtu (9/5).

Meskipun dia belum bisa mengumumkan hasilnya karena ada beberapa hal dalam proses. “Nantinya apakah kami putuskan sebatas sumbang saran atau ini berpotensi masuk pada penegakan hukum karena melibatkan pelaku usaha,” ujar Guntur.

Dia menilai penunjukan kedelapan platform digital sebagai penyelenggara program tersebut patut dipertanyakan. “Kami akan telaah kembali terkait mekanisme penunjukan delapan platform tersebut,” ujar dia.

Adapun kedelapan platform digital yang akan memberikan pelatihan, yakni Ruangguru, Maubelajarapa, Sekolah.mu, Tokopedia, Bukalapak, Pintaria, Kemenaker dan Pijar Mahir.

Kemudian dalam proses penujukan transparan atau diskriminatif sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat. Selain itu, delapan platform digital ini melakukan seleksi aau menjaring pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.

“Apakah dalam prosesnya ada persaingan terhadap pelaku usaha yang memenuhi kriteria penunjukan PMO. Apakah melakukan diskriminasi atau hambatan pasar terhadap pelaku usaha yang memenuhi kriteria perserta platform digital,” ungkap Guntur.

Pasalnya, diduga ada salah satu platform digital yang koor bisnisnya lembaga pelatihan memperoleh market share yang yang lebih besar dari yang lain. “Ada data menunjukan bahwa distribusi market share cukup besar terhadap salah satu platform skill academy hingga 60 persen,” tandasnya.

Tak hanya itu, isu pengadaan barang dan jasa oleh PMO juga akan dikaji lebih lanjut oleh KPPU. Selain itu, ada persaingan mitra program kartu prakerja dengan lembaga pelatihan lain.

Untuk itu, pihaknya juga mendorong supaya lembaga pelatihan lain bisa masuk ke dalam mitra program prakerja. “Jadi tidak ada potensi hambatan masuk ke dalam proses untuk menjadi mitra program tersebut,” tambah Guntur.

Kemudian kemitraan antara platform digital dengan lembaga pelatihan. Pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pelaku usaha platform digital besar dilarang memiliki atau menguasai lembaga pelatihan kecil.

Guntur menilai program ini tidak tepat sasaran karena peserta lebih mementingkat mendapatkan insentif. “Di situ ada insentif-insentif dalam rangka mendapatkan pekerjaan. Namun dalam kenyataannya pada program ini biaya pelatihannya Rp 1 juta. Justru insentifnya lebih besar daripada pelatihan,” kata Guntur

Alhasil produknya tidak lagi menjadi pesaingan karena konsumen tidak lagi berorientasi kepada produk yang kompetitif. “Namun dapat insentif dari program ini yang nilainya besar di tengah Covid-19 mencapai Rp2,4 juta,” kata dia.

Program ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Kemudian aturan pelaksananya, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. (MSH)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

IDI: Kasus Covid-19 Bertambah Tiap Hari, Kok Transportasi Dilonggarkan?

Sun May 10 , 2020
0 (0) Jakarta – Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih, meminta pemerintah konsisten dan disiplin dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut dia, pemerintah seharusnya pemerintah mengevaluasi aktivitas yang boleh dilaksanakan saat PSBB, bukan melonggarkan transportasi dan sektor lain yang sebelumnya dilarang. “Kenapa kami […]