by

KPK Dalami Perintah Ade Yasin Membantu Auditor BPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya perintah dari Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin (AY) untuk membantu para auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Jawa Barat (Jabar) dalam proses audit dalam kasus suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor 2021.

Pendalaman tersebut dilakukan KPK, setelah memeriksa sejumlah saksi pada, Senin (20/6).

“Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan adanya arahan tersangka Ade Yasin untuk membantu para auditor BPK dalam proses audit keuangan di beberapa SKPD Pemkab Bogor diantaranya dengan memberikan fasilitas dan sejumlah uang,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022).

Kedelapan saksi tersebut yaitu, Teuky Mulya (Kepala BPKAD Kab. Bogor), Andre Hadian (Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor), Ade Jaya Munadi (Inspektur Kab. Bogor/ Mantan Kepala BPKAD Kab. Bogor), Wiwin Yeti Haryati (PNS / Kabid AKTI Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Bogor), Hanny Lesmanawaty (Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kab. Bogor), Ruli Fathurahman (Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Bogor), Kiki Rizki Fauzi (Staf di Sekretariat Daerah Kab. Bogor), dan Anisa Rizky Septiani alias ICA (Ajudan Bupati Kab. Bogor).

Diketahui, KPK menetapkan Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Selain Ade, terdapat 7 pihak lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sebanyak empat tersangka sebagai pemberi yaitu Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik, serta Ade Yasin.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu, empat pegawai BPK perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita, dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah ditetapkan sebagai tersangka penerima.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.