Jakarta – Rencana adanya konversi kompor gas Elpiji 3 kilogram ke kompor induksi atau listrik, memunculkan persepsi beragam. Bahkan ada juga yang menilai jika kebijakan tersebut hanya sebatas akal-akalan pemerintah.
Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai, kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau tanggung jawab soal subsidi.
Sebab, masyarakat miksin menggunakan daya listrik 450 Volt Amper (VA), sementara daya kompor listrik mencapai 1.000 watt.
”Artinya, kompor listrik itu tidak tepat sasaran kalau untuk kategori masyarakat umum, yang ada adalah masyarakat yang kaya,” jelas dia.
Selain tidak tepat sasaran, konversi kompor gas ke kompor listrik ini tidak ada urgensinya sama sekali. Bahkan, kebijakan ini semakin mempertegas carut-marut tata kelola gas.
”Harusnya UUD 1945 kan bumi, air, dan kekayaan itu dikelola oleh negara, harusnya gas itu dikelola oleh BUMN, tapi yang terjadi kan gas kita itu dikelola pihak ketiga. Oleh pihak ketiga itu diekspor, kita akhirnya beli. Memang ini akar persoalannya di pemerintah sendiri,” lanjutnya.(muria)