by

Komitmen Belanja PDN meningkat Rp722.88 Triliun

Jakarta: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, terjadi peningkatan komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLD), dan BUMN.

Per Senin (13/6/) kemarin, ia mengungkapkan, terjadi peningkatan komitmen belanja PDN hingga Rp722.88 triliun.

“Alhamdulillah Bapak Presiden sampai dengan kemarin 13 Juni 2022, PDN yang tayang di e-katalog dan transaksinya untuk pertama kalinya telah berhasil menyaingi produk impor.

Hasil paling validasi kami juga menunjukkan per 13 juni kemarin, KLD dan BUMN telah berkomitmen untuk menyerap produk lokal senilai Rp720.88 triliun,” kata Yusuf dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

“Ini hasil validasi yang realnya pak. Sedangkan realisasinya belanja PDN, telah mencapai 180.72 triliun ini hasil pemeriksaan pak atau 45.14 persen dari target 400 triliun,” ujarnya.

Menurutnya, target itu sesuai dengan yang diamanatkan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan agar sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menyerap produk UMKM dan Koperasi hasil PDN.

Selain itu, Yusuf turut mengidentifikasi sejumlah permasalahn utama komitmen belanja produk dalam negeri (PDN), yang harus diselesaikan.

“Pada tahap perencanaan, KLD kesulitan, mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. Ketiadaan daftar rujukan yang prinsip mengenai PDN dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja produk lokal,” ungkapnya.

Pada tahap pelaksanaan, lanjutnya, masih terdapat produk impor yang dibeli pemerintah walaupun telah terdapat produk lokal pengganti.

“Berdasarkan pengawasan BPKP, setidaknya terdapat 842 produk impor yang dibeli melalui e-katalog yang sudah ada produk lokalnya. Keengganan untuk menyerap tersebut salah satunya dipicu karena harga produk lokal yang relatif lebih tinggi dibandingkan produk impor,” lanjutnya.

Dari sampel pengujian BPKP, terdapat 853 produk impor yang dibeli. Sebanyak 560 produk atau sekitar 66 persen harganya lebih murah dibandingkan produk lokal.

“Sementara itu, untuk belanja impor yang dikarenakan tiadanya produk lokal pengganti perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait,” sebutnya.