Skip to content
Jakarta: Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herry Zulkarnaen mendatangi Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Kamis (4/3/2021) malam.
Kedatangan Herry didampingi sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Sumut diduga terkait kabar diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) diduga ilegal di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Deli Serdang.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” kata Heri di Polrestabes Medan, Sumatera Utara seperti dilansir Suaracom, Kamis (4/3/2021) malam.
Heri mengatakan, telah menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deli Serdang.
Itu, kata dia, memuat nama nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko.
Pantauan wartawan di Polrestabes Medan, pihak Partai Demokrat Sumut saat ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Polrestabes Medan.
Mereka turut membawa spanduk dengan tulisan mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang berlangsung di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Deli Serdang.
“Kami laporkan dulu ya ke Sat Intel,” ujarnya sembari bergerak masuk ke dalam ruangan Sat Intelkam Polrestabes Medan.
Informasi yang diperoleh, KLB diduga Ilegal dikabarkan berlangsung, pada 4 hingga 6 Maret 2021.
Konfirmasi Kapolri
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII menyatakan, sudah bertanya langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perihal izin pelaksanaan acara KLB ilegal itu.
“Saya cek langsung ke Kapolri barusan, bahwa penyelenggaraan KLB utu dipastikan ilegal. Karena Polri, baik Mabes maupun Polda sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB (di Medan, red),” kata Hinca dalam keterangan tertulis diterima RRI.CO.ID, Kamis malam.
Jadi, kata Hinca, karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum.
“Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras,” tegas Hinca.
Hinca juga menjelaskan alasan lain KLB itu ilegal, dan tidak berhak digelar di Medan.
“Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, juga kita pastikan penyelenggaraan KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya, yakni Muldoko sebagai Kepala KSP yang sama sekali bukan kader Partai Demokrat,” kata Hinca.
