by

Keselarasan Penyelenggaraan Publik Sangat Penting

Jakarta: Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan pentingnya harmonisasi dan keselarasan antara penyelenggara untuk pelayanan publik.

Hery menilai jika tidak ada harmonisasi dan keselarasan akan menimbulkan maladministrasi dalam pelayanan publik. Untuk itu, butuh peran Ombudsman ikut dalam melakukan harmonisasi dan penyelarasan.

“Ombudsman RI menjadi jembatan antara implementasi penyelenggara dengan kepuasaan masyarakat menerima pelayanan, disharmoni antarelemen tersebut menjadi sengkarut maladministrasi,” kata Hery dalam Bimbingan Teknis Pelayanan Publik Mendukung Akselerasi Program Pengelolaan Ruang, Rabu (20/07/2022).

Hery melanjutkan, dalam pengelolaan pelayanan publik perlu dilakukan pencegahan maladministrasi. Karenanya, Ombudsman RI menggunakan metode Epta Helix.

Ia menjelaskan, metode dalam metode Epta Helix terdapat 7 unsur yang saling berhubungan. Ombudsman RI menjadi center metode sebagai unsur pengawas penyenggaraan pelayanan publik yang dikelilingi oleh 6 unsur elemen yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Kelompok Bisnis, Kampus/Akademisi, Masyarakat, DPR/DPRD, dan Pers.

“Jika metode Epta Helix dapat dilakukan, maka akan terjadi kolaborasi dan sinergitas dalam memberikan pelayanan publik dengan meminimalisir maladministrasi,” jelas Hery.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Vicktor Gustaaf Manoppo berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yakni dengan menambah pengetahuan mengenai regulasi, teknis pelayanan, sehingga dinamika pelayanan publik kepada masyarakat dapat meningkat dan lebih baik lagi.

Turut serta hadir Sekretaris Dirjend Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry, Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kemenhub RI, Marwanto Heru Santoso, Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Yudi Priatno dan Divisi Institutional PT Bank Rakyat Indonesia, Cicy Kepala Wilayah Jakarta 1.