Monday, June 14

Keren, Menjamurnya Usaha Fintech Saat Pandemi Corona

Jika minggu lalu saya berbagi tentang peluang dan kendala ekspor Indonesia dan minggu sebelumnya tentang ekonomi digital, maka malam ini saya menyampaikan apa itu Fintech dengan sejumlah persoalannya.

Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi digital dan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat telah diikuti dengan menjamurnya berbagai penyedia jasa dan produk finansial berbasis online.

Fintech atau Financial Technology yang dalam istilah yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut sebagai Inovasi Keuangan Digital, sebagai aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis para perusahaan fintech, karena pada masa ini justru mempercepat digital adopsi layanan keuangan, bahkan Indonesia dengan pengguna internet terbesar di ASEAN membukukan transaksi yang sangat besar.

Baca Juga :Grand Launching “BlanjaQue”, Aplikasi Anak Bangsa Sebuah Pilihan Di Industri E-Commerse
Pertumbuhan transaksi volume barang kotor (GMV) melalui internet di Indonesia pada tahun lalu mencapai 49 persen, disusul Vietnam 38 persen, Filipina 32 persen, Malaysia 21 persen dan Singapura 17 persen.

Adapun nilai GMV Indonesia mencapai 40 miliar dolar Amerika, bahkan proyeksinya akan mencapai 130 miliar dolar Amerika pada tahun 2025, karena transaksi e-money meningkat tajam di angka 173 persen.

Ada satu persoalan yang terjadi, terutama dengan menjamurnya penawaran pinjaman secara instan via online dengan menawarkan pinjaman tanpa jaminan dan cukup dengan bukti KTP saja.

Proses pengajuan hingga pencairan dana yang mudah dan instan membuat fintech menjadi solusi pinjam uang yang diminati konsumen, khususnya warganet yang sudah terbiasa dengan solusi instan.

Kondisi ini memicu munculnya banyak permasalahan, mulai dari menjamurnya fintech ilegal tak berizin, bunga tinggi yang menjerat nasabah, cicilan pinjaman yang tak terbayar, hingga pengalaman buruk nasabah tentang perilaku debt collector.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Satgas Waspada Investasi telah berhasil menghentikan 1.773 entitas atau perusahaan fintech peer to peer lending, di mana perusahaan tersebut tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Persoalan yang sering terjadi dalam salah satu bagian dari Fintech, terutama yang berhubungan bisnis pinjaman online ilegal, dimana perusahaan tersebut tidak terdaftar, menawarkan bunga pinjaman tidak jelas, dan alamat peminjaman tidak jelas serta berganti nama.

Bahkan media yang digunakan pelaku fintech peer to peer lending ilegal secara masif melalui Google Play Store untuk menawarkan aplikasi.

Masalah lainnya adalah penyebaran data peminjam, cara penagihan yang tidak benar, bahkan penagihan tidak hanya kepada peminjam tapi juga kepada keluarga, rekan kerja, sampai atasan.

Satgas Waspada Investasi mengungkap penyelenggara aplikasi fintech peer to peer lending ilegal mempunyai banyak cara untuk mengelabui konsumen, salah satunya menggunakan server yang berada di luar negeri, sehingga sangat sulit dilacak.

Maraknya Fintech yang “unregistered” di dunia maya tentunya berdampak pada industri Fintech di tanah air. Oleh sebab itu kita harapkan masyarakat mesti waspada dalam berurusan dengan Fintech, mesti memilih Fintech yang legal.

Momentum digitalisasi sekarang sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam kegiatan literasi dan iklusi keuangan, khususnya Fintech, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dengan bisnis Fintech.

Selain itu, peran aktif masyarakat juga diperlukan dalam memberikan informasi terhadap praktek Fintech bodong kepada penegak hukum dan Lembaga Pengawas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *