Friday, May 7

Kepala Daerah di Jadebotabek Diminta Mendata Warga yang Mudik

Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah meminta kepala daerah di DKI Jakarta mendata warganya yang pulang kampung atau mudik. Permintaan data tersebut lantas membuat bingung pengurus RT dan RW.

Surat dengan logo Burung Garuda bertuliskan Kemendagri dengan Nomor 440/1998/OTDA telah tersebar di setiap pengurus RT dan RW. Hal dalam surat tersebut dituliskan permintaan data pemudik.

Surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, menerangkan soal penanganan penyebaran Covid-19 dalam rangka mendekati bulan suci Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri. Untuk itu, dipandang perlu agar gubernur DKI Jakarta dan wali kota mendata jumlah warga di wilayah masing-masing yang pulang ke daerah.

Baca Juga
Kemendagri Gelar Koordinasi Bersama 350 Kepala Kesbangpol se-Indonesia
Luhut: Bukan Tidak Mungkin Pemerintah Larang Mudik
Berdasarkan informasi yang diterima Indonesiainside.id, surat pendataan itu telah diterima oleh pengurus RT dan RW di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Salah seorang ketua RT, yang tidak bersedia disebutkan identitasnya, mengadu kepada ketua RW setempat.

“Para ketua RT bingung, nanti pas data begitu ditanya warga, memang boleh mudik pak RT,” ujar ketua RW yang juga enggan disebutkan identitasnya kepada Indonesiainside.id, Rabu (15/4).

“Saya juga dapat info dari kelurahan instruksi dikeluarkan Kemendagri bukan Pemprov DKI,” kata dia.

Selain data warga yang mudik, Ditjen Otonomi Daerah juga membutuhkan data daerah tujuan asal pemudik. Hingga kini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, masih belum bisa dikonfirmasi terkait surat tersebut.

Dalam surat itu terdapat 16 kepala daerah yang diminta untuk mendata warga yang mudik beserta daerah tujuan. Berikut rinciannya:

1. Gubernur DKI Jakarta.
2. Gubernur Jawa Barat.
3. Gubernur Banten.
4. Wali Kota Jakarta Pusat.
5. Wali Kota Jakarta Barat.
6. Wali Kota Jakarta Timur.
7. Wali Kota Jakarta Selatan.
8. Wali Kota Jakarta Utara.
9. Wali Kota Bekasi.
10. Wali Kota Bogor.
11. Wali Kota Depok
12. Wali Kota Tangerang.
13. Wali Kota Tangerang Selatan.
14. Bupati Bekasi.
15. Bupati Bogor.
16. Bupati Tangerang. (ASF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *