Kenaikan BPJS Dapat Diujimaterikan Kembali

0
(0)

Jakarta : Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa kembali diajukan Judicial Review.

Hal itu disampaikan Guru Besar Bidang Keahlian Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan, Prof Asep Warlan Yusuf. Sebelum adanya Judicial Review, kata Asep Mahkamah Agung (MA) bisa meminta pertimbangan presiden.

“Ketika masyarakat yang terlanggar haknya bisa mengajukan ke Mahkamah Agung lagi. Sebelum diuji materi ke MA, MA boleh memberikan pertimbangan hukum pada presiden,” kata Asep kepada Pro3 RRI, Rabu (13/5/2020) malam.

Yang paling efektif, menurut Asep, bagaimana peran dan fungsi DPR yang juga mengingatkan hal itu pada pemerintah. Sehingga dapat mengkaji persoalan ini kembali.

“DPR bisa mengingatkan kebijakan ini berpihak pada siapa. Jika memang ada kesulitan keuangan, kenapa tidak mengambil dari sumber lain. Kok saat ini ada kenaikan yang tentunya sangat membebani rakyat. Hal itu bisa dibahas untuk mencoba mencari celah terkait persoalan ini,” sebutnya.

Sebelumnya, Asep menilai waktu kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sangat tidak pas. Hal yang juga harus dicermati adalah besaran kenaikan yang tidak wajar.

“Agak terkejut memang dari sisi waktu memang agak kurang pas, melihat kondisi ekonomi yang berat saat ini yang dirasakan masyarakat. Kalau kita simak, memang dari Mahkamah Agung, wajar kalau ada kenaikan, apakah karena inflasi, kenaikan harga dan lainnya. Tapi yang wajar, tidak sampai 100 persen seperti itu, jadi tidak terasa kenaikannya,” kata Asep.

Diberitakan, kenaikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan dilakukan secara bertahap pada Juli 2020 dan Januari 2021.

Sebelumnya Pemerintah juga membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA) nomer 7 tahun 2020 tentang pembatalan kenaikan iuran jaminan kesehatan per satu April 2020 bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (PB).

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dampak COVID-19, JTF Kembali Salurkan Bantuan APD Ke Walikota, Paket Sembako Untuk PPSU Dan Mahasiswa

Thu May 14 , 2020
0 (0) Hariannasional.com, Jakarta – Upaya penanganan pandemi corona COVID-19 kembali Dilakukan oleh Jakarta Tourism Forum (JTF) dalam mengambil andil untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus. Kebutuhan Alat pelindung diri untuk para medis yang akan merawat pasien Covid-19 terus di salurkan dengan menggandeng beberapa pihak dijakarta. Menurut […]