by

Kementerian PUPR Bantu Pembangunan Rumah Layak Huni

Jakarta : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memprioritaskan kepenghunian hasil pembangunan rumah yang dibangun dengan dana APBN. Hal tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat guna memiliki serta menempati tempat tinggal yang layak huni.

“Semua pekerjaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan Kementerian PUPR harus segera dimanfaatkan dan dihuni masyarakat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan pengarahan dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Menurut Menteri PUPR, masyarakat yang belum memiliki hunian bisa memanfaatkan hasil pembangunan perumahan Kementerian PUPR. Misalnya hunian vertikal rumah susun sewa maupun rumah khusus yang dibangun di berbagai wilayah di Indonesia.

Adanya Rapat Koordinasi Ditjen Perumahan, imbuhnya, diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta tata kelola organisasi yang lebih baik khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan.

Selain itu, para peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, juga dapat meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah.

“Saya harap pemanfaatan produk-produk terkait perumahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa lebih ditingkatkan. Selain itu dalam pembangunan perumahan baik di pusat maupun daerah ,diharapkan bisa menjaga kualitas bangunan dengan baik,” terangnya.

Sementara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, setidaknya ada empat tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan TA 2022.

Pertama, konsolidasi percepatan progres pelaksanaan pembangunan perumahan. Kedua, peningkatan afau perbaikan tata kelola dan kualitas pembangunan perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan.

Ketiga, persiapan penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 mendatang serta ke empat adalah untuk persiapan Mid-Term Reviu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022,” katanya.

“Dirtjen Perumahan Kementerian PUPR punya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) di 19 provinsi. Kemudian Satker Penyediaan Perumahan juga ada di 34 provinsi di Indonesia. Kami berharap ke depan kinerja pembangunan perumahan untuk masyarakat, bisa ditingkatkan agar masyarakat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak,” harapnya.*

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.