Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya meningkatkan kapasitas para camat di seluruh Indonesia, agar berkinerja optimal.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri Sugeng Hariyono menjelaskan, upaya itu dilakukan karena camat-camat memiliki perang penting. Yakni sebagai koordinator penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di daerah.
“Satu-satunya kepala perangkat daerah dan ketua forum komunikasi pimpinan wilayah (kecamatan, Red) adalah camat. Tidak ada perangkat daerah lain dalam jajaran birokrasi daerah,” ungkapnya, ditulis Sabtu (23/7/2022).
“Karena mengandung makna yang strategis, sehingga perlu melakukan pemetaan kerawanan pada masing-masing wilayah kerja,” lanjutnya.
Hal itu juga diungkapkannya saat menutup acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Camat Angkatan VI dan VII yang berlangsung di Hotel Harris Jakarta, Jumat pekan ini.
Sugeng menjelaskan, Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para camat di bidang kepamongprajaan. Melalui upaya ini diharapkan camat mampu berperan sebagai pemimpin, koordinator pemerintahan dan mediator masyarakat.
“Ini utamanya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta mengoordinasikan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” ujarnya.
Ia berharap, camat sebagai aparatur pemerintah di daerah mampu menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat kelurahan dan desa.
“Langkah ini tentunya dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai kepamongan, serta merujuk pada program prioritas pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul demi kemajuan Indonesia,” katanya.
Harapan lainnya, lanjut Sugeng, kompetensi camat yang mengikuti kegiatan tersebut dapat kian meningkat dan terinternalisasi melalui sikap dan keterampilan. Camat perlu memiliki sikap empati dan melayani masyarakat.
“Selain itu, perlu juga mempunyai keterampilan dalam berkoordinasi, baik dengan instansi vertikal maupun masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa,” pungkasnya.